BONE, UPDATESULSEL.ID – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bone yang terdiri dari unsur Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Bone melayangkan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bone, DPRD Bone, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Kota Watampone, Rabu (17/6/2026).
Aksi tersebut merupakan hasil kajian akademik yang dilakukan mahasiswa terhadap berbagai persoalan strategis yang dinilai menjadi perhatian publik di Kabupaten Bone. Mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Universal Health Coverage (UHC), dugaan tambang ilegal, penyalahgunaan BBM subsidi, pengangkatan 17 tenaga ahli, hingga keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM).
Dalam orasinya, massa aksi menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.
“Kami mendesak pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Bone, dan seluruh pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keresahan masyarakat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan bertanggung jawab,” tegas salah satu perwakilan mahasiswa.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dugaan dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah program tersebut. Massa juga meminta keterbukaan informasi terkait pelaksanaan dan penggunaan anggaran program yang tengah berjalan itu.
Selain itu, aliansi mendesak Pemerintah Kabupaten Bone, DPRD, dan Inspektorat untuk membuka secara transparan proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), termasuk penyediaan papan informasi pada setiap lokasi pembangunan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.
Di sektor kesehatan, mahasiswa menuntut realisasi Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh sesuai target yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga seluruh masyarakat Bone dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak.
Tak hanya itu, dugaan aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Cenrana dan sejumlah wilayah lainnya turut menjadi perhatian. Massa aksi meminta aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah segera melakukan investigasi dan penindakan tegas terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut.
Aliansi juga menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang dinilai merugikan masyarakat serta meminta pemerintah membuka informasi terkait dasar hukum, mekanisme pengangkatan, tugas pokok, fungsi, dan besaran anggaran bagi 17 tenaga ahli yang telah direkrut.
Keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bone pun tak luput dari sorotan. Massa mendesak dilakukan audit, evaluasi, dan penertiban terhadap seluruh THM yang beroperasi di wilayah tersebut.
Jenderal Lapangan Cipayung Plus dan BEM Kabupaten Bone, Arfa, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan yang terakhir jika tuntutan mereka tidak mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
“Ini bukan aksi terakhir. Jika tuntutan yang kami sampaikan tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, kami siap melaksanakan aksi yang lebih besar,” tegas Arfa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, bersama unsur Forkopimda menerima langsung perwakilan massa aksi. Ia menyatakan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Mewakili Forkopimda, tentu kami menerima masukan ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten Bone akan segera kami tindak lanjuti. Kami juga menunggu undangan DPRD untuk menggelar RDPU sebagai tindak lanjut dari pertemuan hari ini,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bone, lanjutnya, berkomitmen menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat demi mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
(*)
