MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rakyat Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan setelah menggelar aksi demonstrasi di Makassar, Jumat (17/4/2026).
Aksi ini memprotes dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan ruas jalan Bontomanai–Kindang di Bulukumba yang menelan anggaran lebih dari Rp46 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan Rull tersebut mengusung isu besar: “Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan Sistemik dalam Proyek Jalan Bontomanai–Kindang di Bulukumba.”
Dalam orasinya, massa menilai proyek tersebut tidak sekadar mengalami persoalan teknis, tetapi diduga mengandung penyimpangan yang bersifat sistemik.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya indikasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, baik pada pembangunan talud maupun pengaspalan jalan.
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ada indikasi kuat penyimpangan yang terjadi secara menyeluruh, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan proyek,” tegas Rull di hadapan massa aksi.
Menurut AMPERA Sulsel, kualitas pekerjaan yang diduga tidak sesuai standar berpotensi menurunkan daya tahan jalan, mempercepat kerusakan, hingga membahayakan keselamatan masyarakat sebagai pengguna.
Sorotan juga diarahkan pada lemahnya fungsi pengawasan. Konsultan pengawas yang seharusnya memastikan mutu pekerjaan dinilai tidak maksimal menjalankan tugasnya, sehingga membuka celah terjadinya dugaan pelanggaran.
Dalam tuntutannya, AMPERA Sulsel mendesak pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.
Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut meliputi:
- Mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang berindikasi korupsi dalam proyek jalan Bontomanai–Kindang
- Mendesak audit teknis dan investigatif independen terhadap seluruh proses proyek
- Membuka secara transparan dokumen proyek, termasuk kontrak, RAB, dan spesifikasi teknis
- Mengevaluasi pihak terkait seperti KASATKER Wilayah I Sulsel, PPK, konsultan pengawas, hingga pelaksana proyek
- Menegakkan supremasi hukum tanpa tebang pilih.
Aksi ini menjadi sinyal kuat dorongan publik agar proyek infrastruktur bernilai besar benar-benar diawasi secara ketat dan dijalankan sesuai standar, demi kepentingan masyarakat luas.(*)
