TAKALAR, UPDATESULSEL.ID— Sorotan tajam kembali mengarah pada proses penegakan hukum di Kabupaten Takalar. Kali ini, Aliansi Takalar Menggugat menilai tuntutan terhadap anggota DPRD, Israwati, terlalu ringan dan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.
Dalam kasus yang menyeret nama Israwati terkait dugaan penipuan terhadap masyarakat, jaksa penuntut umum hanya menuntut hukuman satu bulan penjara. Tuntutan tersebut langsung menuai reaksi dari berbagai kalangan, terutama masyarakat yang menilai adanya ketimpangan dalam perlakuan hukum.
Sebagai pejabat publik, Israwati dinilai seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum dan kepercayaan rakyat. Namun, tuntutan ringan justru memunculkan pertanyaan besar: apakah hukum benar-benar ditegakkan secara adil, atau justru melemah ketika berhadapan dengan kekuasaan?
Aktivis Aliansi Takalar Menggugat, Abdul Salam, yang hadir langsung dalam persidangan, mengaku merasakan kegelisahan mendalam saat mengikuti jalannya proses hukum tersebut. Ia memilih mengamati secara seksama setiap tahapan sidang tanpa banyak bersuara, namun mempertanyakan substansi tuntutan yang diajukan.
“Saya hadir langsung di ruang sidang dan melihat prosesnya. Tapi muncul pertanyaan besar, kenapa hanya satu bulan? Apakah ini bentuk keadilan, atau justru bukti bahwa hukum bisa dilunakkan?” ungkapnya.
Menurut Abdul Salam, perkara yang melibatkan seorang pejabat publik dengan dugaan penipuan tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai, jika tidak ditangani secara tegas, hal ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam sistem penegakan hukum di daerah.
Aliansi Takalar Menggugat juga menilai tuntutan ringan ini dapat memperkuat persepsi publik bahwa hukum cenderung “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Selain itu, mereka menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses hukum, siapapun pelakunya. Penegakan hukum harus berjalan transparan, adil, dan bebas dari intervensi.
Dalam pernyataannya, Abdul Salam turut menyampaikan harapannya kepada majelis hakim agar putusan yang akan dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan yang substantif. Ia mendesak agar hakim menjatuhkan pidana yang tegas tanpa keringanan, guna memberikan efek jera.
“Putusan nanti harus memberi efek jera, bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga menjadi peringatan bagi pejabat publik lainnya. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Aliansi Takalar Menggugat mengingatkan bahwa keadilan bukan hanya soal hukuman, tetapi juga tentang menjaga legitimasi hukum di mata publik. Jika hukum tidak mampu berdiri independen, maka kepercayaan masyarakat berpotensi terus menurun.
Kasus ini pun menjadi ujian penting bagi wajah penegakan hukum di Takalar—apakah mampu berdiri tegak membela keadilan, atau kembali dipertanyakan integritasnya di hadapan publik.(*)
