Warga Bulukunyi Keluhkan Infrastruktur Jalan poros kecamatan hingga jembatan penghubung antarwilayah yang rumah parah
TAKALAR, UPDATESULSEL.ID — Warga Kelurahan Bulukunyi, Kecamatan Polombangkeng Selatan (Polsel), Kabupaten Takalar, mengeluhkan kondisi infrastruktur yang dinilai semakin memprihatinkan.
Jalan poros kecamatan hingga jembatan penghubung antarwilayah dilaporkan mengalami kerusakan parah dan belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah.
Salah satu titik yang menjadi sorotan warga adalah jalan poros di depan Pasar Bulukunyi hingga perbatasan Su’rulangi yang kondisinya rusak berat. Kerusakan ini dinilai menghambat mobilitas masyarakat sekaligus memperlambat perputaran roda ekonomi di kawasan tersebut.
Selain jalan poros, kondisi Jembatan Makammu yang menjadi akses penting bagi masyarakat juga disebut sudah rusak parah. Jembatan sepanjang kurang lebih 50 meter itu menghubungkan sejumlah wilayah seperti Bulukunyi, Moncongkomba, hingga Cakura, yang sebagian besar merupakan kawasan pertanian dan pemukiman warga.
Warga menilai kerusakan infrastruktur tersebut sangat memprihatinkan karena wilayah Bulukunyi dikenal sebagai salah satu daerah yang taat membayar pajak. Bahkan, kelurahan ini disebut beberapa tahun terakhir menjadi salah satu wilayah dengan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercepat di Kabupaten Takalar.
Seorang warga berinisial NS mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi tersebut.
“Kalau soal bayar pajak kami selalu paling cepat. Tapi ketika masyarakat menyampaikan keluhan pembangunan, seolah tidak ada respon. Jalan poros Bulukunyi dan Jembatan Makammu sudah lama rusak parah, padahal setiap tahun kami usulkan dalam Musrenbang kelurahan maupun kecamatan,” ujarnya, rabu (10/03/2026).
Menurut warga, kerusakan jalan dan jembatan itu tidak hanya mengganggu aktivitas harian masyarakat, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Kondisi tersebut juga memunculkan kritik terhadap program unggulan Pemerintah Kabupaten Takalar, yakni “Takalar Cepat”, yang dicanangkan untuk mempercepat pelayanan publik, merespons keluhan masyarakat, serta meningkatkan transparansi pemerintahan.
Program yang diusung dalam visi “Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital” itu mencakup berbagai sektor, mulai dari transformasi digital, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, pembangunan infrastruktur, optimalisasi sektor pertanian dan kelautan, hingga peningkatan layanan publik berbasis teknologi.
Namun, sebagian warga menilai implementasi program tersebut belum dirasakan secara nyata di wilayah mereka.
“Program itu seharusnya benar-benar mempercepat respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Tapi yang kami rasakan justru sebaliknya, responnya sangat lambat,” kata NS.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Takalar segera turun tangan melakukan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak tersebut agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal serta keselamatan pengguna jalan dapat terjamin.(*)
