Ratusan Demonstran Kepung Kejati Sulsel, Desak Bongkar Dugaan Fee Rp6 Miliar Proyek Jalan Sabbang–Tallang
MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID – Gelombang protes besar mengguncang halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Rabu (6/5/2026). Ratusan massa yang terdiri dari elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat sipil turun ke jalan menuntut Kejati Sulsel mengusut tuntas dugaan korupsi proyek pembangunan ruas jalan Sabbang–Tallang di Kabupaten Luwu Utara.
Aksi berlangsung panas dengan sorotan utama pada dugaan aliran dana Rp6 miliar yang disebut-sebut sebagai “fee” dari proyek strategis tersebut. Massa mendesak aparat penegak hukum membuka secara terang dugaan praktik rasuah yang dinilai telah merugikan rakyat dan mencederai kepercayaan publik.
Kasus ini menjadi perhatian luas setelah nama mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Gowa, Ir. H. Darmawangsyah Muin, S.T., M.Si., ikut disebut dalam pusaran dugaan tersebut.
Jenderal Lapangan aksi, Hasrul, menegaskan bahwa demonstrasi itu merupakan bentuk kemarahan publik terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami datang bukan sekadar berteriak. Kami menuntut Kejati Sulsel bekerja profesional, transparan, dan berani mengungkap kasus ini sampai tuntas. Jangan ada yang dilindungi. Siapa pun yang terlibat harus diproses hukum,” tegas Hasrul dalam orasinya di depan gerbang Kejati Sulsel.
Menurutnya, dugaan korupsi proyek infrastruktur seperti ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ia menilai, praktik semacam itu berdampak langsung pada kualitas pembangunan dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Massa aksi menilai, jika benar ada keterlibatan pejabat publik dalam skandal tersebut, maka hal itu menjadi pukulan telak bagi integritas pemerintahan di Sulawesi Selatan. Mereka menyebut, publik kini semakin sulit menaruh kepercayaan kepada pemimpin yang diduga memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi.
Hasrul menyebut gerakan tersebut lahir dari keresahan masyarakat yang menolak dipimpin oleh figur dengan bayang-bayang dugaan korupsi.
“Rakyat muak melihat pejabat tampil meyakinkan di depan publik, tetapi diduga bermain di belakang layar. Jabatan bukan alat memperkaya diri. Ini soal moral dan tanggung jawab kepada rakyat,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima poin pernyataan sikap yang ditujukan langsung kepada Kejati Sulsel:
- Mendesak pengusutan tuntas dugaan korupsi proyek jalan Sabbang–Tallang di Kabupaten Luwu Utara.
- Menuntut seluruh pihak yang terlibat segera ditetapkan dan diproses hukum tanpa pandang bulu.
- Meminta Kejati Sulsel membuka secara transparan dugaan keterlibatan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel berinisial DM.
- Mendesak Kejati Sulsel menuntaskan seluruh perkara dugaan korupsi yang dinilai masih mandek.
- Memberikan ultimatum agar penegakan hukum dilakukan secara adil, profesional, dan tanpa tebang pilih di Sulawesi Selatan.
Massa juga memperingatkan akan kembali turun dengan jumlah lebih besar apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari Kejati Sulsel untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.
Aksi ini menegaskan bahwa publik kini tidak hanya menuntut penegakan hukum, tetapi juga menginginkan keberanian aparat untuk membongkar dugaan korupsi hingga ke akar kekuasaan.(*)
