Meski Pilkades 2027 Masih Jauh, Muh Syahrir Nyatakan Siap Mengabdi Untuk Kalimporo

Avatar of Admin UPDATESULSEL.ID
Syahrir S.Ap 20260629 182110 0000 l Update Sulsel

JENEPONTO, UPDATESULSEL.ID – Meski pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Jeneponto masih akan berlangsung pada tahun 2027, dinamika politik desa mulai menunjukkan geliat. Salah satu putra terbaik Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Muh Syahrir, menyatakan niatnya untuk mengabdikan diri dan siap maju dalam kontestasi tersebut.

Muh Syahrir, pemuda kelahiran Tanatoa, Desa Kalimporo, 4 September 1996, mengaku memiliki tekad kuat untuk berkontribusi membangun kampung halamannya melalui jalur pemerintahan desa.

Saat ini, Muh Syahrir dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi Pordasi Sulawesi Selatan. Selain itu, ia juga aktif sebagai Pengurus Karang Taruna Kabupaten Jeneponto dan Ketua Harian Karang Taruna Kecamatan Bangkala.

Pengalaman organisasinya terbilang cukup panjang. Ia pernah menjadi Ketua Tingkat Angkatan Administrasi Negara Tahun 2015, Ketua Publik Preneur periode 2017–2019, Pengurus Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara, hingga Pengurus Pordasi Sulawesi Selatan.

Di bidang akademik, Muh Syahrir merupakan lulusan Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan berbagai prestasi membanggakan. Ia berhasil meraih predikat Wisudawan Terbaik I Tingkat Jurusan dan Wisudawan Terbaik I Tingkat Fakultas.

Tak hanya itu, ia juga tercatat sebagai penerima Beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), serta penerima program pertukaran mahasiswa tingkat nasional.

Berbekal pengalaman organisasi, prestasi akademik, dan jejaring yang dimiliki, Muh Syahrir memilih memulai pengabdian dari tingkat desa. Menurutnya, Desa Kalimporo membutuhkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang maksimal, serta pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Insya Allah, jika saya diberikan amanah menjadi Kepala Desa Kalimporo, saya ingin menghadirkan semangat baru dan warna baru dalam pemerintahan desa, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat serta percepatan pembangunan yang merata,” ujar Muh Syahrir.

Ia menambahkan, pemerintah desa harus benar-benar hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan warga.

Bagi Muh Syahrir, politik bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, melainkan sarana untuk menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat.

“Pesan yang paling bermakna adalah ketika politik digunakan sebagai alat kebaikan, bahkan daerah yang tertinggal pun bisa menjadi yang terdepan,” tutupnya.