MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID – LSM GARDA 08 DPP Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai mitra kritis masyarakat dalam mengawal jalannya roda pemerintahan serta mengawasi pelaksanaan berbagai program strategis demi kepentingan rakyat.
Komitmen tersebut disampaikan Founder LSM GARDA 08 DPP Sulsel, Awaluddin Anwar, didampingi Ketua Umum Ir. Idam Firmansyah, S.H., dan Koordinator Investigasi Divisi Hukum, Juansyah, S.H., kepada awak media baru-baru ini.
Menurut Awaluddin Anwar, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.
“Pengawasan bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Justru ini adalah kontribusi masyarakat dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang menutup diri dari kritik, melainkan pemerintahan yang terbuka terhadap masukan dan pengawasan publik sebagai bagian dari proses pembangunan yang sehat.
LSM GARDA 08 DPP Sulsel menilai bahwa berbagai program pembangunan dan proyek strategis yang dibiayai oleh anggaran negara harus diawasi secara maksimal. Setiap penggunaan anggaran publik, kata dia, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana perencanaan dilakukan, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, LSM GARDA 08 DPP Sulsel akan melakukan pemantauan terhadap berbagai program strategis pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pengawasan tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penggunaan anggaran, kualitas pekerjaan, hingga dampaknya bagi masyarakat.
Organisasi ini juga menegaskan tidak akan mentolerir praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk apa pun.
“Integritas harus menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” kata Awaluddin.
Selain itu, LSM GARDA 08 DPP Sulsel mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, media, tokoh pemuda, tokoh agama, dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pembangunan agar seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang diresmikan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
“Integritas bukan sekedar slogan, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Kami akan terus hadir mengawal pemerintahan, mengawasi program strategis, dan menyuarakan kepentingan masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tutup Awaluddin Anwar.
