MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam kepemimpinan, khususnya dalam penegakan hukum dan tata kelola aset negara. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) di kawasan Antang, Makassar, Rabu (31/3/2026), diikuti oleh para pejabat pimpinan tinggi pratama dari berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya yang bertajuk “Integritas Sebagai Fondasi Kepemimpinan Dalam Penegakan Hukum dan Tata Kelola Aset”, Didik menekankan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap keputusan.
Ia menjelaskan, seorang pemimpin yang berintegritas wajib menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, konsisten dalam bertindak, serta terbebas dari konflik kepentingan. Menurutnya, integritas memiliki peran krusial dalam menjaga legitimasi hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
“Integritas adalah kompas dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat akan sulit dibangun,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti aspek moral, Didik juga menekankan pentingnya membangun sistem birokrasi yang kuat, transparan, dan akuntabel guna menutup celah terjadinya penyimpangan.
“Saya lebih percaya pada sistem yang kokoh dibanding hanya mengandalkan moral individu dalam birokrasi,” tegasnya.
Pengalaman panjangnya di dunia penegakan hukum menjadi dasar pandangan tersebut. Saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, ia menggagas inovasi layanan e-Tilang yang terintegrasi dengan pengadilan. Sistem ini memungkinkan proses sidang dilakukan secara daring, pembayaran denda secara nontunai, hingga layanan antar dokumen kepada masyarakat.
Inovasi serupa juga dikembangkan di Sulawesi Selatan melalui program “Saksi Prima” yang bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Makassar. Layanan ini bertujuan memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi saksi dalam proses persidangan.
Selain itu, Didik turut menegaskan komitmennya dalam penyelamatan aset negara. Ia mengungkapkan keberhasilannya saat bertugas di Surabaya, di mana ia bersama tim berhasil membantu pemerintah daerah menyelamatkan aset senilai sekitar Rp10 triliun dalam kurun waktu 2016 hingga 2019.
Pengalaman tersebut kemudian ia tuangkan dalam sebuah buku berjudul “Jaksa Vs Mafia Aset”, yang mengisahkan perjuangan dalam mengamankan aset negara dari berbagai persoalan hukum.
Melalui forum PKN ini, Didik berharap para peserta mampu menjadi pemimpin yang tidak hanya berintegritas tinggi, tetapi juga mampu membangun sistem birokrasi yang kuat demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.(*)
