MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID – Nama Faisal Amir kini menjadi perbincangan hangat di tingkat nasional. Ia tercatat sebagai satu-satunya kandidat asal Sulawesi Selatan dalam daftar calon anggota Ombudsman Republik Indonesia yang diajukan Presiden, sekaligus disebut-sebut berpeluang mengisi posisi penting di tengah dinamika yang mengguncang lembaga tersebut.
Daftar calon itu merupakan bagian dari lampiran surat resmi Presiden Prabowo Subianto tertanggal 20 November 2025.
Sejumlah tokoh dari beragam latar belakang – mulai dari birokrasi, akademisi, praktisi hukum hingga aktivis masyarakat sipil – diusulkan sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan pelayanan publik secara nasional.
Di antara nama-nama tersebut, Faisal Amir mencuri perhatian. Berangkat dari dunia aktivisme, ia dikenal konsisten mengadvokasi kepentingan masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan.
Kehadirannya dinilai membawa perspektif akar rumput yang selama ini menjadi elemen penting dalam mendorong pelayanan publik yang lebih adil dan responsif.
Sorotan terhadap namanya kian menguat setelah Ketua Ombudsman yang baru dilantik pada 10 April 2026, Hery Susanto, tersandung persoalan hukum hanya beberapa hari setelah menjabat.
Perkembangan ini memicu perhatian publik sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap komposisi kepemimpinan di tubuh Ombudsman.
Dalam konteks tersebut, Faisal Amir dinilai sebagai salah satu figur yang potensial. Selain mewakili daerah, rekam jejaknya sebagai pegiat LSM dianggap sejalan dengan peran Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik yang harus independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pengamat menilai, kehadiran figur dengan latar belakang aktivisme seperti Faisal Amir dapat menjadi energi baru bagi Ombudsman Republik Indonesia, terutama dalam memulihkan kepercayaan publik yang tengah diuji.
Meski demikian, seluruh kandidat masih harus melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan sebelum keputusan akhir ditetapkan.
Publik kini menanti arah proses tersebut, sekaligus berharap hadirnya sosok yang mampu menjaga integritas dan memperkuat peran Ombudsman sebagai garda terdepan pengawasan pelayanan publik di Indonesia.
