MAKASSA, UPDATESULSEL.ID — Dewan Pimpinan Pusat Garda 08 Sulawesi Selatan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap berbagai persoalan yang dinilai terus menggerus kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam pernyataan sikapnya, Garda 08 menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang berpihak kepada rakyat.
Menurut Garda 08, di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan, publik justru masih menyaksikan berbagai kontroversi yang memunculkan pertanyaan besar mengenai arah dan independensi institusi kepolisian. Berbagai kasus yang menjadi sorotan nasional telah memunculkan persepsi bahwa hukum belum sepenuhnya ditegakkan secara setara tanpa pandang bulu.
Garda 08 menilai bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama institusi penegak hukum. Ketika kepercayaan itu menurun, maka legitimasi moral institusi juga ikut terancam. Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di tubuh Polri menjadi langkah yang tidak bisa dihindari apabila pemerintah benar-benar ingin menghadirkan reformasi hukum yang substansial.
“Kami mengingatkan bahwa Polri adalah alat negara yang bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan kelompok politik, oligarki kekuasaan, atau lingkaran elite tertentu. Loyalitas Polri harus kepada konstitusi, hukum, dan rakyat,” tegas pernyataan tersebut.
Garda 08 juga menyoroti berbagai kritik publik terhadap kinerja aparat dalam penanganan sejumlah persoalan hukum, konflik sosial, hingga dugaan praktik penyalahgunaan kewenangan yang kerap menjadi perhatian masyarakat sipil. Mereka menilai kritik yang berkembang harus dijawab dengan pembenahan nyata, bukan sekadar narasi pencitraan.
Dalam konteks demokrasi, Garda 08 menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari kontrol publik yang dijamin konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh alergi terhadap suara-suara kritis yang muncul dari masyarakat.
Atas dasar itu, Garda 08 Sulawesi Selatan mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempertimbangkan pergantian Kapolri apabila dinilai tidak lagi mampu menjawab tuntutan reformasi serta harapan masyarakat.
“Negara membutuhkan institusi kepolisian yang kuat karena kepercayaan rakyat, bukan karena kekuasaan. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara. Jika kepercayaan publik terus merosot, maka evaluasi kepemimpinan adalah konsekuensi yang wajar dalam sistem demokrasi,” tegas Garda 08.
Garda 08 menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal supremasi hukum, menjaga demokrasi, serta memastikan bahwa setiap lembaga negara tetap berada pada rel konstitusi dan pengabdian kepada rakyat.
“Polri untuk masyarakat. Hukum untuk keadilan. Negara untuk seluruh rakyat Indonesia.” DPP Garda 08 Sulawesi Selatan Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik
Reporter : Tim Garda 08 Sulsel
