TAKALAR, UPDATESULSEL.ID— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dari Fraksi Gelora, Ahmad Sahid, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum tersebut, Ahmad Sahid menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai sangat dekat dengan kebutuhan masyarakat, yakni optimalisasi fasilitas kesehatan, jaminan layanan BPJS bagi warga kurang mampu, serta peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Salah satu sorotan tajam diarahkan pada belum beroperasinya RS Galesong. Ia menegaskan bahwa keberadaan rumah sakit seharusnya mengedepankan fungsi pelayanan sosial, bukan semata berorientasi pada keuntungan.
“Jangan sampai program yang telah dirintis sebelumnya dianggap gagal hanya karena kurangnya inovasi dalam memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia,” tegasnya di hadapan peserta rapat.
Ia menilai, jika fasilitas yang telah dibangun tidak segera difungsikan, maka masyarakat di wilayah Galesong dan sekitarnya akan terus terbebani karena harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Selain itu, Fraksi Gelora juga menyoroti masih adanya warga miskin yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk itu, Ahmad Sahid mendesak pemerintah daerah agar menambah alokasi dana talangan bagi RS Haji Padjonga Daeng Ngalle serta segera menyelesaikan tunggakan pembayaran layanan kesehatan dari tahun 2023 hingga 2024.
Tak hanya sektor pelayanan publik, perhatian juga diberikan pada kondisi internal pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa kesejahteraan ASN menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja birokrasi.
Menurutnya, inovasi dan program pembangunan tidak akan berjalan optimal jika para ASN sebagai motor penggerak tidak mendapatkan hak-haknya secara layak dan tepat waktu.
Rapat Paripurna ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk memperbaiki kinerja di berbagai sektor, sekaligus mengambil langkah konkret demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di sisa tahun anggaran berjalan.(*)
