TAKALAR, UPDATESULSEL ID— Hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Takalar mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan serius.
Setelah satu tahun kepemimpinan Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye’, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Takalar meluapkan kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Puncak ketegangan itu terjadi dalam Rapat Paripurna yang digelar di Lantai II Gedung DPRD Takalar, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Pattallassang, Senin (6/4/2026). Forum resmi tersebut berubah panas setelah sejumlah anggota dewan secara terbuka mengkritik kinerja pemerintah daerah.
Sorotan tajam datang dari Anggota Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sabang. Dalam interupsinya, ia mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) serta kebijakan yang dianggap tidak konsisten di lapangan.
Dengan nada tinggi, Ahmad menceritakan pengalaman seorang warga yang berniat membangun masjid dan rumah tahfidz. Meski telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan dipersilakan memulai pembangunan sambil mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), proyek tersebut justru dihentikan melalui pemasangan plang pelanggaran.
“Sebagian anak buah Bapak Bupati telah mencoreng wajah pemerintah, baik di mata masyarakat lokal maupun luar daerah,” tegasnya di hadapan Bupati dan jajaran OPD.
Ia juga menyoroti kontradiksi dengan keberadaan perusahaan provider seperti MyRepublic yang disebut tetap beroperasi meski diduga belum mengantongi izin lengkap, namun tidak mendapat tindakan serupa.
Tagline ‘Takalar Cepat’ Dipertanyakan
Ahmad Sabang turut mempertanyakan kredibilitas slogan “Takalar Cepat” yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.
“Yang kami perjuangkan selama ini apa, Pak? Tagline itu justru tercoreng oleh tindakan oknum di internal sendiri,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga mengungkap dugaan pungli di tingkat kelurahan, di mana oknum lurah disebut meminta “uang pelicin” hanya untuk menandatangani dokumen administrasi.
“Ini sangat memprihatinkan. Masyarakat ingin berbuat baik membangun fasilitas ibadah, tapi justru dipersulit,” ungkapnya.
Rapat Paripurna tersebut menjadi titik balik hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah. Suasana tegang yang terjadi dinilai sebagai sinyal kuat bahwa harmonisasi kedua lembaga mulai memudar.
Sejumlah kalangan menilai kondisi ini harus menjadi alarm bagi Bupati Takalar untuk segera melakukan evaluasi internal, khususnya terhadap kinerja jajaran di bawahnya.
Jika tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pemerintahan Daeng Manye’ akan terus merosot, apalagi di tengah meningkatnya sorotan masyarakat terhadap transparansi dan pelayanan publik.(*)
