TAKALAR, UPDATESULSEL.ID– Dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar di SPBU Palleko, Kabupaten Takalar, kembali menyulut kemarahan publik.
Isu yang kian mencuat ini memicu aksi protes dari masyarakat dan mahasiswa yang menilai distribusi energi untuk rakyat kecil tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti adanya indikasi praktik tidak wajar dalam penyaluran solar bersubsidi. Mereka menilai, jika dugaan ini benar, maka dampaknya sangat merugikan kelompok masyarakat seperti nelayan, petani, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada ketersediaan BBM subsidi.
Jenderal Lapangan aksi, Abdul Salam, dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan ini bukan hal sepele. Ia menyebut dugaan mafia solar sebagai bentuk perampasan hak masyarakat yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, tetapi persoalan serius yang menyangkut hak hidup masyarakat kecil. Harus ada tindakan nyata,” tegasnya.
Massa aksi juga menyoroti sikap pihak SPBU Palleko yang dinilai tidak kooperatif karena tidak menemui demonstran. Hal tersebut semakin memperkuat kecurigaan adanya praktik yang sengaja ditutup-tutupi.
Dalam pernyataannya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait, di antaranya:
Mendesak PT Pertamina Patra Niaga Regional 7 untuk segera melakukan investigasi terbuka dan menyeluruh.
Meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan serta menindak pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
Menuntut pemberian sanksi tegas hingga pencabutan izin operasional SPBU jika terbukti melanggar aturan.
Mendorong audit distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten Takalar.
Mengutuk segala bentuk praktik mafia BBM yang dinilai menyengsarakan masyarakat.
Mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi.
Abdul Salam juga menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pihak berwenang.
“Jika tidak ada respons serius, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” ujarnya.
Aksi ini menjadi peringatan keras bahwa dugaan praktik mafia BBM tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.
Publik kini menanti langkah tegas dari pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.(*)
