Oknum ASN Disdik Takalar Diduga Pinjam Uang ke Kepsek, Janji Sepekan Tak Kunjung Dibayar

TAKALAR,UPDATESULSEL.ID— Dugaan penipuan yang menyeret seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar mencuat ke ruang publik.

ASN berinisial K, yang diketahui bertugas sebagai staf pada Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), dikeluhkan sejumlah kepala sekolah (kepsek) karena pinjaman uang yang hingga kini belum dikembalikan.

Salah seorang kepala sekolah dasar di Kecamatan Polongbangkeng Selatan mengaku menjadi korban. Ia menuturkan, peristiwa itu terjadi pada Oktober 2025 saat dirinya berada di Bank BPD.

Ketika itu, K disebut datang bersama bendahara sekolah dan meminta bantuan pinjaman sebesar Rp1,5 juta dengan alasan kebutuhan mendesak.

“Karena yang bersangkutan ASN di Dinas Pendidikan Takalar, saya percaya. Dia berjanji akan mengembalikan dalam waktu satu minggu,” ungkapnya, Rabu (18/02/2026).

Namun hingga memasuki Februari 2026, uang tersebut belum juga dikembalikan. Korban mengaku sudah beberapa kali melakukan penagihan, tetapi hanya menerima janji tanpa realisasi pembayaran.

Merasa dirugikan, kepala sekolah tersebut menyatakan siap menempuh jalur hukum apabila utang itu tak kunjung dilunasi. Ia mengaku telah menyiapkan bukti percakapan dan tangkapan layar pesan sebagai bahan laporan ke aparat penegak hukum atas dugaan penipuan.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, K mengakui belum melakukan pembayaran. Ia beralasan akan melunasi pinjaman tersebut setelah dana koperasi cair.

“Saya akan bayar kalau dana koperasi sudah cair, katanya hari Jumat depan, karena hari ini tidak ada pimpinannya,” ujarnya singkat ke wartawan.

Informasi yang beredar menyebutkan, dugaan serupa tidak hanya dialami satu kepala sekolah. Sejumlah kepsek lain di Kabupaten Takalar juga dikabarkan merasa dirugikan akibat pinjaman yang dilakukan oknum ASN tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar terkait dugaan tersebut.

Publik pun menunggu langkah tegas dan klarifikasi dari instansi terkait guna menjaga integritas serta kepercayaan terhadap dunia pendidikan di daerah itu.(*)