MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID – Pelaksanaan Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (Pilketos) berbasis electronic voting (e-voting) yang direncanakan berlangsung secara serentak di Sulawesi Selatan pada 30 September 2026 dinilai memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar transformasi mekanisme pemungutan suara.
Muhammad Nur Rasul, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus Mantan Wakil Ketua Forum OSIS Daerah Takalar Generasi 2, memandang Pilketos e-voting sebagai instrumen pendidikan demokrasi yang dapat membangun pengalaman politik peserta didik sejak berada di lingkungan sekolah.
Menurut Rasul, sekolah merupakan salah satu ruang institusional yang strategis dalam membentuk political literacy dan kultur demokrasi generasi muda. Karena itu, praktik pemilihan ketua OSIS perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran kewargaan, bukan semata-mata kegiatan administratif tahunan.
“Pilketos berbasis e-voting memiliki nilai pedagogis dan demokratis. Pelajar tidak hanya belajar mengenai mekanisme memilih dan dipilih, tetapi juga diperkenalkan pada prinsip partisipasi, legitimasi, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap perbedaan pilihan,” ujar Rasul.
Transformasi Digital Harus Diikuti Penguatan Tata Kelola
Rasul menekankan bahwa digitalisasi pemilihan tidak boleh berhenti pada aspek penggunaan aplikasi atau website. Transformasi tersebut harus diikuti dengan penguatan tata kelola agar proses pemilihan tetap memenuhi prinsip demokratis.
Menurutnya, aspek pendataan pemilih, autentikasi identitas, keamanan sistem, kerahasiaan pilihan, transparansi proses, hingga mekanisme penghitungan dan penetapan hasil perlu menjadi perhatian.
“E-voting jangan dipahami sekedar sebagai substitusi dari surat suara konvensional ke sistem digital. Yang harus ditransformasikan adalah kualitas tata kelolanya. Teknologi harus menjadi instrumen untuk memperkuat integritas proses demokrasi, bukan sekadar menghadirkan efisiensi administratif,” jelasnya.
Dalam perspektif pemerintahan, lanjut Rasul, proses tersebut memiliki relevansi dengan prinsip good governance. Pelajar dapat diperkenalkan sejak dini terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, serta integritas dalam suatu proses pengambilan keputusan kolektif.
Pilketos Sebagai Laboratorium Demokrasi
Rasul menyebut konsep laboratorium demokrasi menjadi relevan karena Pilketos memberikan pengalaman empiris kepada pelajar dalam menjalankan proses politik dalam skala yang lebih sederhana.
Mulai dari proses pencalonan, penyampaian gagasan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara hingga penerimaan terhadap hasil pemilihan, seluruh tahapan tersebut dapat menjadi media pembelajaran demokrasi.
“Pelajar sedang diberikan ruang untuk mengalami demokrasi secara langsung. Mereka tidak hanya mempelajari demokrasi sebagai konsep dalam buku, tetapi mempraktikkannya dalam kehidupan sekolah,” katanya.
Menurutnya, pengalaman tersebut penting karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi politik, tetapi juga oleh kualitas warga negara yang berpartisipasi di dalamnya.
Karena itu, Pilketos dapat menjadi titik awal untuk membangun budaya politik yang sehat, khususnya dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban politik.
Luber Jurdil Tetap Menjadi Prinsip Fundamental
Meskipun menggunakan teknologi digital, Rasul menegaskan bahwa prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) tetap harus menjadi fondasi.
“Digitalisasi tidak boleh menghilangkan substansi demokrasi. Sistem boleh berubah mengikuti perkembangan teknologi, tetapi prinsip kerahasiaan suara, kebebasan memilih, kejujuran dan keadilan harus tetap menjadi standar utama,” tegasnya.
Ia menilai penerapan prinsip tersebut dalam lingkungan sekolah dapat membangun pemahaman bahwa demokrasi memiliki dimensi etis yang harus dijaga oleh seluruh pihak, baik pemilih, kandidat maupun penyelenggara.
Membangun Pemilih Masa Depan
Sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan sekaligus mantan Pengurus Forum OSIS Daerah Takalar, Rasul melihat pendidikan demokrasi di tingkat sekolah memiliki posisi strategis dalam mempersiapkan generasi pemilih masa depan.
Ia berharap Pilketos e-voting tidak hanya menghasilkan figur ketua OSIS, tetapi juga membentuk pengalaman kolektif mengenai partisipasi politik yang bertanggung jawab.
“Pilketos hari ini merupakan proses pembelajaran untuk demokrasi masa depan. Pelajar yang terbiasa memahami proses pemilihan secara transparan, kritis dan bertanggung jawab akan memiliki modal literasi politik ketika nantinya menjadi bagian dari masyarakat dan kehidupan demokrasi yang lebih luas,” ungkapnya.
Menurut Rasul, keberhasilan program tersebut pada akhirnya tidak hanya dapat diukur dari kelancaran sistem e-voting, tetapi dari sejauh mana kegiatan tersebut mampu meningkatkan literasi demokrasi dan membangun karakter kewargaan di kalangan pelajar.
Dengan demikian, Pilketos berbasis e-voting dapat ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan demokrasi dan literasi digital. Sekolah bukan hanya menjadi tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, tetapi juga dapat berfungsi sebagai ruang eksperimental bagi pembentukan budaya demokrasi yang partisipatif, berintegritas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
