MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID – Krisis energi di Sulawesi Selatan kembali menuai sorotan. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Makassar menilai persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram, hingga pemadaman listrik bergilir telah menjadi persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ketua PC PMII Kota Makassar, Ridwan, bahkan melontarkan kritik keras terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Ridwan menilai pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, gagal memastikan ketahanan dan distribusi energi berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, masyarakat Sulsel saat ini dihadapkan pada “triple crisis” energi, yakni kelangkaan BBM, terbatasnya pasokan LPG 3 kg, serta pemadaman listrik bergilir.
“Kondisi ini sangat mencekik masyarakat dan pelaku usaha mikro. Negara sebenarnya sudah hadir memberikan subsidi, tetapi di tengah jalan hak rakyat kecil ini justru dirampok dan dinikmati oleh para mafia energi,” Tegas Ridwan, Minggu (13/9/2026).
Antrean BBM Mengular, LPG 3 Kg Sulit Dicari
PC PMII Kota Makassar mengaku melakukan monitoring terhadap kondisi energi di sejumlah titik di lapangan.
Mereka menyoroti antrean kendaraan yang disebut mengular di sejumlah SPBU, khususnya untuk mendapatkan Pertalite dan Solar.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menguras waktu masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat mobilitas serta aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, LPG 3 kg yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga dan pelaku UMKM juga disebut semakin sulit diperoleh di sejumlah pangkalan resmi.
PC PMII Kota Makassar menyebut harga LPG 3 kg di tingkat pengecer berada pada kisaran Rp22 ribu hingga Rp25 ribu per tabung. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani masyarakat kecil yang selama ini sangat bergantung pada energi bersubsidi.
Persoalan energi juga disebut diperparah dengan pemadaman listrik bergilir yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ini adalah bukti nyata kelalaian dan kegagalan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam melakukan mitigasi serta pengawasan rantai pasok nasional,” ujar Ridwan.
Desak Polda Sulsel Bergerak
Tidak hanya menyoroti pemerintah pusat, PC PMII Kota Makassar juga mendesak aparat penegak hukum turun tangan mengusut dugaan permainan dalam distribusi BBM dan LPG bersubsidi.
PMII meminta Polda Sulawesi Selatan membentuk tim khusus bersama instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan penimbunan BBM subsidi maupun praktik penjualan LPG 3 kg di atas ketentuan harga.
Mereka menegaskan penindakan harus dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih.
Desak Bahlil Di Evaluasi
Dalam pernyataan sikapnya, PC PMII Kota Makassar menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Kementerian ESDM.
PMII juga meminta Bahlil Lahadalia dicopot dari jabatan Menteri ESDM karena dinilai tidak mampu menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat.
Kedua, PMII mendesak Polda Sulsel segera turun ke lapangan untuk mengusut dugaan penimbunan BBM subsidi dan dugaan pelanggaran dalam distribusi LPG 3 kg.
Ketiga, mereka menuntut Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan PT PLN UID Sulselrabar membuka informasi secara transparan mengenai kondisi distribusi energi.
PMII meminta kedua institusi tersebut memberikan penjelasan mengenai penyebab persoalan sekaligus lini masa konkret pemulihan pasokan BBM dan listrik di Kota Makassar.
Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
PC PMII Kota Makassar menegaskan persoalan energi bukan sekadar masalah teknis distribusi, tetapi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.Mereka menilai negara memiliki tanggung jawab memastikan energi bersubsidi benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak.
Jika tuntutan tersebut tidak segera mendapat respons dan tidak ada langkah konkret untuk menormalisasi pasokan energi serta menindak dugaan permainan distribusi, PMII Kota Makassar mengaku siap mengonsolidasikan kader di tingkat komisariat dan rayon.
Gelombang aksi massa dengan jumlah lebih besar pun disiapkan. PMII Kota Makassar meminta pemerintah tidak menunggu keresahan masyarakat berkembang menjadi gejolak sosial.
“Jika tidak ada langkah nyata, kami siap turun ke jalan dengan konsolidasi yang lebih besar,” tegas Ridwan.
