Oleh Firdaus (Founder Daeng Berdampak)
GOWA, UPDATESULSEL.ID – Ada sebuah ironi yang terjadi di tengah masyarakat yang seharusnya tidak hanya menjadi bahan cerita, tetapi layak menjadi bahan evaluasi: sholat Jum’at tertunda karena khatib masih antre di Pertamina.
Khatib bukan tidak menghargai waktu. Ia sedang berada dalam antrean untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), sementara jamaah telah menunggu di masjid. Di waktu yang hampir bersamaan, masyarakat lainnya juga sibuk mencari gas untuk kebutuhan rumah tangga.
Sederhana memang terlihat. Namun, di balik peristiwa sederhana itu terdapat persoalan pelayanan publik yang jauh lebih besar.
Ketika kebutuhan dasar seperti BBM dan gas sulit diperoleh, yang sebenarnya sedang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan masyarakat, melainkan waktu, produktivitas, pendapatan, dan kualitas kehidupan sehari-hari.
Ketika Antrean Menjadi Rutinitas
BBM telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Pengemudi ojek, pedagang, pekerja, mahasiswa, petani, hingga masyarakat umum membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitasnya.
Begitu pula gas. Bagi rumah tangga, gas merupakan kebutuhan untuk memasak. Bagi pelaku usaha kecil, gas bahkan menjadi bagian dari modal produksi.
Karena itu, ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari gas, persoalannya tidak cukup dijawab dengan meminta masyarakat untuk bersabar.
Kesabaran masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan persoalan berulang.
Pemerintah perlu melihat antrean panjang bukan hanya sebagai pemandangan biasa, tetapi sebagai indikator bahwa ada sesuatu yang harus dievaluasi dalam tata kelola distribusi dan pelayanan kebutuhan dasar.
Masalahnya Bukan Sekadar Barang LangkaKita perlu membedakan antara persoalan ketersediaan barang dan persoalan manajemen.
Jika pasokan tersedia tetapi masyarakat tetap kesulitan mendapatkannya, maka yang perlu diperiksa adalah bagaimana distribusi dilakukan.
Di sinilah pemerintah, Pertamina, pemerintah daerah, dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
Berapa sebenarnya pasokan yang tersedia?Bagaimana distribusinya? Di mana titik persoalannya? Dan apa langkah konkret yang dilakukan agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung akibatnya?
Masyarakat tidak membutuhkan penjelasan yang saling melempar.
Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi.
Belum Selesai dengan BBM dan Gas, Muncul Persoalan Data BantuanPersoalan kebutuhan dasar semakin terasa ironis ketika di sisi lain masyarakat juga berhadapan dengan masalah pendataan penerima bantuan sosial.
Istilah desil semakin sering muncul dalam pembicaraan masyarakat. Namun, bagi sebagian warga, persoalannya bukan sekadar memahami apa itu desil. Mereka mempertanyakan mengapa kondisi kehidupan yang mereka rasakan tidak selalu tercermin dalam data.
Di lapangan, persoalan menjadi semakin rumit ketika masyarakat mencoba mencari penjelasan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap data tersebut.
Ketika bertanya kepada satu pihak, masyarakat bisa mendapatkan jawaban bahwa data berasal dari pemerintah di tingkat atas. Ketika bertanya kepada pihak lain, muncul penjelasan bahwa pemutakhiran berkaitan dengan operator di tingkat desa atau kelurahan.
Pada akhirnya masyarakat bertanya
Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab ketika data tidak sesuai dengan kondisi nyata?
Pertanyaan tersebut sangat wajar.
Sebab data sosial bukan sekadar angka dalam komputer. Di balik angka itu terdapat keluarga yang berharap mendapatkan bantuan, anak-anak yang membutuhkan pendidikan, dan masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
Jangan Sampai Data Lebih Dipercaya Daripada Kenyataan
Data memang penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Tetapi data harus selalu berhubungan dengan kenyataan sosial.
Jika seorang warga mengalami kesulitan ekonomi tetapi tidak tercatat dalam kelompok yang seharusnya menerima bantuan, maka sistem harus menyediakan ruang untuk melakukan verifikasi dan koreksi.Jangan sampai masyarakat miskin di kehidupan nyata, tetapi tidak miskin menurut sistem.
Sebaliknya, mereka yang sebenarnya mampu juga tidak boleh menerima bantuan yang bukan haknya.
Di sinilah prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam pengelolaan data bantuan sosial.
Data harus akurat. Verifikasi harus berjalan. Pembaruan harus dilakukan. Dan ketika terjadi kesalahan, harus ada pihak yang jelas untuk dimintai pertanggungjawaban.
Pemerintah Harus Hadir Dalam Persoalan Sehari-hari
Pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dibuat.
Keberhasilan pemerintah justru dapat dilihat dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Apakah warga mudah mendapatkan BBM?Apakah gas tersedia ketika dibutuhkan?Apakah bantuan diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan? Apakah ketika terjadi kesalahan administrasi masyarakat tahu harus mengadu kepada siapa?Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana. Namun, justru dari persoalan sederhana itulah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibentuk.
Pemerintah tidak boleh hanya hadir dalam bentuk kebijakan, tetapi juga harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan di lapangan.
Jangan Sampai Rakyat Terus-Menerus Menjadi Pihak yang MenungguKita tentu memahami bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam sehari.
Namun, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan langkah penyelesaian yang terukur.
Sebab hari ini masyarakat menunggu BBM.Masyarakat menunggu gas. Masyarakat menunggu kepastian bantuan. Bahkan dalam sebuah ironi, jamaah pun harus menunggu khatib karena sang khatib masih berada dalam antrean BBM.
Peristiwa ini semestinya menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak boleh membuat masyarakat kehilangan terlalu banyak waktu hanya untuk mendapatkan kebutuhan dasar.
BBM Bukan Kemewahan
Gas bukan kemewahan.
Bantuan sosial juga bukan belas kasihan.
Semuanya berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang layak.
Karena itu, persoalan yang terjadi di Makassar dan Gowa hari ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk melakukan evaluasi secara terbuka.
Jangan biarkan masyarakat terus diminta bersabar tanpa kepastian.
Sebab jika antrean sudah menjadi rutinitas, kelangkaan menjadi kebiasaan, dan kesalahan data terus terjadi, maka yang perlu dipertanyakan bukan lagi “Mengapa rakyat mengeluh?”
Tetapi ; “Apa yang salah dengan sistem pelayanan kita, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya?
