TAKALAR, UPDATESULSEL.ID- Anggota DPRD Kabupaten Takalar dari Fraksi Partai Golkar, Mansur Salam, SE, MM, masuk dalam keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Kabupaten Takalar.
Penetapan keanggotaan Pansus tersebut menjadi salah satu agenda Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Takalar yang digelar di Gedung DPRD Takalar lantai II, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Takalar H. Muhammad Rijal. Dari unsur eksekutif, hadir Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin yang mewakili Bupati Takalar Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Agenda rapat meliputi penyampaian pendapat Bupati terhadap tiga Ranperda, dilanjutkan dengan tanggapan dan/atau jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Bupati, serta pembentukan tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas masing-masing Ranperda.
Adapun tiga Ranperda yang menjadi agenda pembahasan tersebut meliputi:
- Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- Ranperda tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan Kabupaten Takalar.
- Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam agenda pembentukan Pansus, pimpinan DPRD Takalar membacakan nama-nama anggota yang diusulkan masing-masing fraksi untuk menjadi bagian dari tim pembahasan ketiga Ranperda tersebut.
Khusus Pansus Ranperda tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, Fraksi Partai Golkar mengusulkan Mansur Salam, SE, MM, sebagai salah satu perwakilannya.
Keterlibatan Mansur Salam dalam Pansus tersebut merupakan bagian dari keterwakilan Fraksi Golkar dalam pembahasan regulasi yang berkaitan langsung dengan penataan dan penyediaan fasilitas pendukung kawasan perumahan di Kabupaten Takalar.
Ranperda PSU Perumahan memiliki ruang lingkup penting, terutama dalam memastikan ketersediaan prasarana dan fasilitas pendukung lingkungan hunian, seperti jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta jaringan utilitas yang dibutuhkan masyarakat.
Melalui pembahasan Ranperda ini, diharapkan dapat tercipta kepastian pengaturan mengenai kewajiban pengembang dalam menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, termasuk mekanisme penyerahan aset PSU kepada pemerintah daerah serta pengelolaan dan pemeliharaannya.
Regulasi tersebut juga diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memastikan kawasan perumahan berkembang secara tertib, terencana, dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Takalar.
Dengan terbentuknya tiga Pansus, DPRD Takalar diharapkan segera menindaklanjuti pembahasan masing-masing Ranperda secara komprehensif, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya DPRD bersama pemerintah daerah dalam menghadirkan produk hukum daerah yang dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung pembangunan Kabupaten Takalar.(*)
