MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID – Persoalan kebutuhan dasar masyarakat kembali menjadi sorotan. Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM), sulitnya memperoleh gas elpiji, hingga keterbatasan akses terhadap air dinilai menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam tata kelola kebutuhan dasar masyarakat.
Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan pasokan dan distribusi, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Nurhikmah Rahmadani Roni, Ketua Bidang Hikmah PKP Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (PIKOM IMM FISIP) Universitas Muhammadiyah Makassar.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar imbauan pemerintah ketika terjadi gangguan terhadap kebutuhan dasar. Pemerintah harus mampu memberikan kepastian bahwa kebutuhan masyarakat tersedia dan dapat diakses secara normal.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan imbauan untuk tidak panik, tetapi membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan dasar mereka benar-benar tersedia dan dapat diperoleh secara normal, terjangkau, dan adil,” ujarnya
Ia menilai persoalan BBM menjadi salah satu contoh nyata bagaimana gangguan distribusi dapat memberikan dampak luas. Antrean panjang di SPBU dapat mengganggu mobilitas pekerja, mahasiswa, pelaku usaha, hingga masyarakat yang bergantung pada kendaraan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah juga telah mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying dan menyampaikan bahwa stok BBM masih tersedia.
Namun, menurut informasi mengenai ketersediaan stok perlu diikuti dengan kondisi nyata di lapangan.
“Ukuran ketersediaan bukan hanya apakah stok masih ada dalam sistem distribusi, tetapi apakah masyarakat dapat memperolehnya tanpa harus menghadapi antrean panjang dan kesulitan yang berulang,” katanya.
Selain BBM, persoalan gas elpiji juga menjadi perhatian. Kelangkaan gas dan kenaikan harga dinilai dapat memberikan tekanan tambahan terhadap masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha mikro yang mengandalkan elpiji dalam aktivitas sehari-hari.
Kabid Hikmah PKP PIKOM IMM FISIP Unismuh mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi gas elpiji agar kelangkaan tidak semakin membebani masyarakat.
“Pemerintah perlu memastikan distribusi berjalan sampai ke masyarakat. Jangan sampai persoalan distribusi justru membuat masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya.
Sementara itu, persoalan air dinilai memiliki tingkat urgensi yang tidak kalah penting. Air merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat.
Ia juga menegaskan krisis air tidak seharusnya hanya ditangani ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan. Pemerintah perlu membangun sistem pengelolaan dan pelayanan air yang mampu mengantisipasi persoalan dalam jangka panjang.
Ia menyebut tiga persoalan tersebut memiliki keterkaitan dalam konteks pelayanan publik. Ketika BBM sulit diperoleh, mobilitas masyarakat terganggu. Ketika gas elpiji langka, aktivitas rumah tangga dan usaha ikut terdampak. Sementara ketika akses air terganggu, masyarakat berhadapan langsung dengan persoalan kebutuhan hidup.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap tata kelola kebutuhan dasar, mulai dari distribusi, pengawasan, keterbukaan informasi, hingga mekanisme pengaduan masyarakat.
“Krisis kebutuhan dasar harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik. Pemerintah tidak cukup hanya hadir melalui kebijakan, tetapi harus hadir dalam bentuk pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya perspektif keadilan sosial dalam melihat persoalan kebutuhan dasar.
Menurutnya, masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas merupakan kelompok yang paling rentan ketika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga kebutuhan dasar.
Pada akhirnya, persoalan BBM, gas elpiji, dan air bukan hanya mengenai ada atau tidak adanya pasokan. Lebih dari itu, pemerintah dituntut memastikan kebutuhan dasar masyarakat tersedia, terjangkau, mudah diakses, dan didistribusikan secara adil.
“Kehadiran negara seharusnya paling terasa ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Karena kualitas pemerintahan dapat dilihat dari bagaimana negara menjamin kebutuhan paling mendasar rakyatnya,” tutupnya.
