TAKALAR, UPDATESULSEL.ID– Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Takalar menjadi perhatian di tengah penyelidikan dugaan korupsi pengadaan dan distribusi alsintan yang tengah dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
Penyelidikan tersebut mencakup 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan nilai anggaran mencapai Rp243,6 miliar selama periode 2024–2025.
Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel kini mulai menelusuri proses pengadaan hingga pendistribusian bantuan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh alsintan yang bersumber dari anggaran negara benar-benar diterima kelompok tani sesuai peruntukan, jenis, dan jumlah yang tercatat dalam dokumen administrasi.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengungkapkan bahwa penyidik sedang melakukan konfirmasi kepada sejumlah pemerintah daerah terkait data penerimaan dan penyaluran bantuan.
Ia mengakui, pergantian pejabat di sejumlah daerah menjadi salah satu kendala dalam proses pengumpulan informasi.
“Ini saya sedang mengonfirmasi daerah-daerah karena banyak pejabatnya sudah berganti,” kata Syarifuddin kepada wartawan di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (11/11/2026).
Konfirmasi tersebut bertujuan mencocokkan dokumen perencanaan dan alokasi bantuan dengan realisasi distribusi di lapangan. Penyidik juga perlu memastikan keberadaan fisik alsintan serta kelompok tani yang tercatat sebagai penerima manfaat.
Seiring bergulirnya penyelidikan tersebut, perhatian terhadap penyaluran bantuan pertanian di Kabupaten Takalar turut mengemuka.
Seorang tokoh masyarakat Takalar berharap Kejati Sulsel tidak hanya menelusuri bantuan alsintan yang bersumber dari satu instansi, tetapi juga melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bantuan dari kementerian, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, bantuan yang dikucurkan melalui program pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat bagi petani, bukan sekadar tercatat dalam laporan pertanggungjawaban.
“Kucuran bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan program ketahanan pangan untuk sepenuhnya kepentingan masyarakat tani. Saat ini sudah banyak yang terealisasi dari kelompok penerima manfaat,” ujarnya.
Ia juga menilai penelusuran secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara data administrasi, proses penyaluran, dan kondisi barang yang diterima kelompok tani.
Berdasarkan data bantuan sektor pertanian yang dipaparkan, Kabupaten Takalar memperoleh dukungan cukup besar sepanjang 2026. Bantuan tersebut meliputi benih tanaman pangan, alsintan, sarana pengairan, hingga fasilitas pengering hasil pertanian.
Untuk sektor tanaman pangan, Takalar tercatat memperoleh bantuan benih padi sebanyak 458,250 ton yang disalurkan ke 11 kecamatan. Sementara bantuan benih jagung mencapai 225 ton untuk 10 kecamatan.
Adapun bantuan alat dan mesin pertanian yang tercantum dalam data tersebut meliputi:
- 32 unit combine harvester besar.
- 85 unit traktor roda empat.
- 28 unit traktor crawler.
- 70 unit traktor roda dua.
- 116 unit transplanter.
- 480 unit pompa air.
- 24 unit handsprayer.
Selain alsintan, terdapat pula bantuan sarana pengering hasil pertanian berupa satu unit vertical dryer padi berkapasitas 30 ton, dua unit vertical dryer jagung berkapasitas 10 ton, serta dua unit vertical dryer padi berkapasitas 10 ton.
Besarnya jumlah bantuan tersebut menjadi perhatian penting, terutama dalam memastikan seluruh bantuan telah disalurkan kepada kelompok tani yang berhak dan dapat dibuktikan keberadaan serta pemanfaatannya.
Penyelidikan Kejati Sulsel di 24 kabupaten/kota diharapkan mampu mengungkap secara terang proses pengadaan, distribusi, hingga pemanfaatan bantuan alsintan yang menggunakan anggaran negara.
Penelusuran tersebut juga menjadi momentum untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam program bantuan pertanian yang seharusnya mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani.
Masyarakat berharap proses penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan objektif. Apabila ditemukan bukti adanya penyimpangan, penegakan hukum diharapkan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebab, setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk sektor pertanian harus dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tani.(*)
