TAKALAR, UPDATESULSEL.ID- Komisariat Daerah Kabupaten Takalar Jaringan Pertanian Nasional (JPN) Kementerian Pertanian RI resmi mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Takalar.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami petani akibat menurunnya produksi pertanian dalam tiga tahun terakhir.
Koordinator Korda JPN Takalar, Helmiirawan, dr., S.Pd., M.Si, mengatakan pada musim tanam rendengan 2026 ratusan hektare sawah di sejumlah wilayah Takalar terancam gagal panen akibat krisis air. Kondisi itu disebut dipicu mengeringnya aliran sungai yang menjadi sumber irigasi utama bagi lahan pertanian.
Menurut Helmi, persoalan tersebut seharusnya dapat diantisipasi sejak beberapa tahun lalu. Ia mengungkapkan bahwa JPN telah memberikan peringatan kepada instansi terkait sejak 2024 mengenai potensi krisis air, namun dinilai tidak mendapat perhatian serius.
“Akibatnya, selama tiga tahun berturut-turut produksi pertanian terus menurun dan menyebabkan kerugian besar bagi petani. Ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap langkah-langkah penanganan yang dilakukan pemerintah,” ujarnya, Senin (13/7/2026).
Helmi yang juga dikenal sebagai Duta Petani Milenial dan Andalan Kabupaten Takalar menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian lebih terhadap petani yang terdampak.
Menurutnya, berbagai upaya, termasuk kemungkinan pemberian bantuan atau bentuk kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku, perlu dibahas bersama DPRD.
Sebagai tindak lanjut, JPN secara resmi mengajukan permohonan RDP kepada DPRD Takalar. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi DPRD untuk meminta penjelasan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Ketahanan Pangan, dan Perkebunan serta Pemerintah Kabupaten Takalar terkait penanganan krisis air dan dampaknya terhadap sektor pertanian.
Helmi juga mengingatkan bahwa mayoritas masyarakat Takalar menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keberlangsungan produksi pertanian dan melindungi kesejahteraan petani.
Ia berharap DPRD segera menjadwalkan RDP agar persoalan yang dihadapi petani dapat memperoleh solusi konkret dan tidak kembali terulang pada musim tanam berikutnya.(*)
