TAKALAR, UPDATESULSEL.ID – Dua tahun kepemimpinan Bupati Takalar menjadi sorotan mahasiswa. Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA) Komisariat UIN Alauddin Makassar bersama elemen HIPERMATA lainnya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Takalar, Senin (2/11/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk kritik sekaligus evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar yang dinilai belum maksimal dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Dalam demonstrasi tersebut, HIPERMATA Komisariat UIN Alauddin Makassar turut mengawal 13 poin tuntutan yang berkaitan dengan transparansi anggaran, dugaan penyimpangan pengadaan, kesejahteraan pegawai, realisasi program pemerintah, hingga penegakan hukum.
Ketua HIPERMATA Komisariat UIN Alauddin Makassar menegaskan bahwa keterlibatan mereka dalam aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, dua tahun kepemimpinan seharusnya menjadi momentum pembuktian atas janji-janji politik dan program pembangunan, bukan justru memunculkan berbagai persoalan yang belum mendapatkan kejelasan.
“Rapor merah ini adalah tuntutan riil masyarakat yang haknya dikebiri oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya dalam aksi tersebut.
Soroti 13 Poin Tuntutan
Dalam aksi demonstrasi itu, massa menyampaikan sedikitnya 13 poin tuntutan. Sejumlah isu utama yang menjadi perhatian meliputi dugaan persoalan pengadaan aplikasi digital pemerintah daerah, seperti Absensi ANITA, One Click BKPSDM, dan Pajak Reminding pada Bapenda.
Mahasiswa mendesak agar pengadaan aplikasi tersebut diperiksa secara transparan, termasuk dari aspek urgensi, penggunaan anggaran, efektivitas, dan manfaatnya terhadap pelayanan publik.
Selain itu, persoalan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu turut menjadi sorotan. HIPERMATA meminta pemerintah daerah segera memberikan kepastian dan menyelesaikan pembayaran hak gaji para pegawai.
Pada sektor pengadaan barang dan jasa, mahasiswa meminta aparat penegak hukum mendalami sejumlah dugaan penyimpangan, termasuk proyek pekerjaan fisik, pengadaan buku dan foto pada Dinas Pendidikan, serta pengadaan kain batik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar.
Tak hanya itu, sejumlah proyek pembangunan daerah juga diminta untuk dievaluasi dan diperiksa guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan, dan hasil pekerjaan.
Desak Aparat Penegak Hukum Bertindak
HIPERMATA Komisariat UIN Alauddin Makassar juga menyoroti penegakan hukum di Kabupaten Takalar. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polres Takalar, dan Kejaksaan Negeri Takalar agar menindaklanjuti berbagai dugaan persoalan hukum secara profesional, independen, dan tanpa pandang bulu.
Mahasiswa menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau jabatan tertentu.
Bagi mereka, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip mendasar yang harus dijalankan dalam pemerintahan, terlebih setiap anggaran yang dikelola merupakan uang rakyat.
Akan Terus Kawal Pemerintahan Daerah
Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor Bupati Takalar tersebut berakhir dengan tertib. Meski massa telah membubarkan diri, HIPERMATA Komisariat UIN Alauddin Makassar menegaskan tidak akan berhenti mengawal berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
Mereka berkomitmen untuk terus merapatkan barisan dan menagih komitmen pemerintah daerah agar seluruh persoalan yang menjadi aspirasi mahasiswa mendapatkan jawaban serta tindak lanjut yang jelas.
Momentum dua tahun pemerintahan Bupati Takalar, menurut HIPERMATA, harus menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Mahasiswa menilai pemerintah daerah perlu menunjukkan keterbukaan dalam menjawab kritik masyarakat, sebab keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur melalui seremoni dan publikasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
HIPERMATA Komisariat UIN Alauddin Makassar menegaskan bahwa kontrol sosial mahasiswa akan terus berjalan sebagai bagian dari upaya menjaga demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Takalar.
