TAKALAR, UPDATESULSEL.ID— Mekanisme penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi petani di Kabupaten Takalar menjadi perhatian.
Salah satu persoalan yang disorot adalah penerbitan barcode atau rekomendasi pembelian BBM yang dinilai belum sepenuhnya terkoordinasi dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Di SPBU Kalampa, misalnya, masyarakat maupun petani dapat membeli BBM jenis solar dan bensin dengan menggunakan barcode yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Takalar.
Namun, muncul keluhan terkait proses penerbitan barcode tersebut. Dinas Pertanian Takalar disebut selama ini menerbitkan rekomendasi tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak SPBU mengenai ketersediaan maupun kuota BBM yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan di lapangan, terutama ketika jumlah pemegang rekomendasi tidak sebanding dengan kuota BBM yang tersedia di SPBU.
Selain itu, rekomendasi yang diterbitkan disebut memungkinkan masyarakat melakukan pengisian BBM di lebih dari satu SPBU yang berada di wilayah Takalar.
Padahal, untuk memperketat pengawasan dan mencegah potensi penyalahgunaan barcode, idealnya setiap rekomendasi diarahkan pada satu SPBU tertentu. Sebelum rekomendasi diterbitkan, pihak terkait juga dinilai perlu melakukan koordinasi dengan SPBU yang akan melayani pembelian BBM tersebut.
Langkah itu dianggap penting agar distribusi BBM bersubsidi dapat lebih terukur dan tepat sasaran.
“Seharusnya satu rekomendasi ditujukan ke satu SPBU dan sebelumnya sudah ada koordinasi terkait kuota. Dengan begitu, penyaluran BBM bisa lebih mudah diawasi,” demikian keluhan yang berkembang di kalangan masyarakat.
Persoalan lainnya yang turut dikeluhkan petani adalah belum adanya pembatasan yang dianggap jelas dalam penerbitan rekomendasi atau barcode. Kondisi ini disebut dapat membuat satu keluarga memperoleh lebih dari satu rekomendasi.
Jika tidak dibatasi dan diawasi secara ketat, kondisi tersebut dikhawatirkan menyulitkan pengendalian distribusi BBM bersubsidi serta berpotensi menimbulkan antrean panjang di SPBU.
Para petani berharap Dinas Pertanian Takalar bersama pengelola SPBU dapat memperbaiki sistem penerbitan dan penggunaan barcode. Koordinasi terkait kuota, penentuan SPBU, serta pembatasan jumlah rekomendasi dinilai penting agar BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Di sisi lain, petani juga berharap mekanisme penyaluran tidak justru menyulitkan mereka. Sebab, aktivitas utama petani berada di lahan, sehingga mereka tidak mungkin setiap hari harus datang ke SPBU dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre mendapatkan BBM.
Karena itu, diperlukan sistem distribusi yang transparan, terukur, dan mudah diawasi, sekaligus tetap memberikan kemudahan bagi petani sebagai penerima manfaat. (*)
