MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID – Daeng Berdampak (DB) berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar menggelar Dialog Kebijakan Publik bertema “Peran Pemerintah dalam Memutus Rantai Kemiskinan dan Ketimpangan Pendidikan”, Senin (24/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Warkop B-One Cafe dan Billiard, Jalan Daeng Tata, Kota Makassar, ini menjadi ruang diskusi bagi aktivis, akademisi, legislator, mahasiswa, dan masyarakat untuk membahas persoalan kemiskinan serta ketimpangan akses pendidikan.
Dialog tersebut dimoderatori langsung oleh Founder Daeng Berdampak, Firdaus, dengan menghadirkan tiga pemateri dari berbagai latar belakang, yakni aktivis mahasiswa Awaluddin, S.P., akademisi Universitas Almarisah Madani Emil Fatra, S.I.Kom., M.I.Kom., serta Anggota DPRD Kota Makassar Komisi D, Adi Akbar, S.Pd., M.M.
Awaluddin dalam pemaparannya menegaskan komitmennya untuk terus bersama masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendidikan.
Sementara itu, Emil Fatra menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki berbagai faktor, termasuk persoalan kultural dan struktural. Menurutnya, kebijakan penanganan kemiskinan perlu diarahkan pada solusi jangka panjang melalui penguatan akses dan kualitas pendidikan.
“Saya tidak sepakat jika bansos menjadi solusi utama, karena itu bisa merawat kemiskinan. Solusi untuk keluar dari kemiskinan cuma satu, yaitu pendidikan,” ujar Emil.
Pandangan mengenai pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan juga disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar, Adi Akbar. Ia menyatakan siap memperjuangkan aspirasi aktivis, pemuda, dan masyarakat terkait persoalan pendidikan dan kesejahteraan.
Namun demikian, Adi menekankan bahwa pendidikan harus dibangun di atas fondasi nilai dan karakter.
“Pendidikan adalah solusi dari kemiskinan, tetapi pendidikan yang dimaksud harus dimulai dari pendidikan agama. Pendidikan agama dulu, kemudian pendidikan sains,” jelasnya.
Dalam sesi dialog, mahasiswa Nada Fitri Lestari turut menyampaikan pentingnya program pemberdayaan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga harus menciptakan sistem yang mampu meningkatkan kemandirian masyarakat.
Nada juga menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga pendidik yang dinilainya perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
“Kalau kita ingin melihat pengajar yang berkualitas, pemerintah juga harus memikirkan kesejahteraan pendidik,” ungkap Nada.
Sementara itu, Founder Daeng Berdampak sekaligus moderator kegiatan, Firdaus, menekankan pentingnya membuka kembali akses pendidikan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan formal.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, maupun Paket C dapat memperoleh informasi dan pendampingan melalui jejaring lembaga pendidikan yang tersedia.
“Kalau ada masyarakat yang membutuhkan ijazah Paket A, B, dan C, silakan hubungi saya. Ada teman yang memiliki lembaga sebagai solusi bagi mereka yang mulai sadar bahwa pendidikan itu penting dan ingin melanjutkan pendidikan melalui program paket,” kata Firdaus.
Melalui dialog kebijakan publik tersebut, para peserta sepakat bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial.
Penanganan kemiskinan, menurut para peserta, membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga pada pembukaan akses pendidikan yang merata, peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik, serta penguatan program pemberdayaan masyarakat.
Dialog ini diharapkan dapat melahirkan gagasan dan aspirasi yang menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah konkret untuk mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri, berpendidikan, dan sejahtera.
