TAKALAR, UPDATESULSEL.ID– Di tengah momentum peringatan hari ulang tahun ke-59 Bupati Takalar, H. Ir. Mohammad Firdaus, MM atau yang akrab disapa Daeng Manye, sorotan tajam justru datang dari kalangan petani.
Jaringan Pertanian Nasional (JPN) Komisariat Daerah Kabupaten Takalar mendesak pemerintah daerah bertanggung jawab atas menurunnya produktivitas pertanian yang disebut telah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.
Peringatan ulang tahun Bupati yang digelar di Aula Kantor Bupati Takalar, Senin (13/7/2026), berlangsung penuh suasana kebersamaan dan dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, menurut JPN, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang dialami para petani yang masih bergulat dengan gagal panen di sejumlah wilayah.
Koordinator Korda JPN Kabupaten Takalar, Helmiirawan, dr., S.Pd., M.Si, mengatakan musim tanam rendengan tahun 2026 diwarnai krisis air yang menyebabkan ratusan hektare sawah mengalami kekeringan. Akibatnya, tanaman padi terancam mati dan banyak petani mengalami gagal panen karena aliran sungai tidak lagi mampu mengairi lahan pertanian.
Menurut Helmi, persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan faktor alam, tetapi juga dinilai akibat kurang optimalnya langkah antisipasi dari instansi teknis yang membidangi sektor pertanian.
“Kami sudah mengingatkan sejak tahun 2024 mengenai potensi krisis ini. Namun, peringatan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius. Dampaknya, selama tiga tahun berturut-turut produksi pertanian terus menurun dan petani mengalami kerugian yang sangat besar,” ujarnya.
Helmi menilai pemerintah daerah melalui dinas terkait seharusnya mampu menghadirkan solusi yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas produksi pertanian. Ia juga menyatakan pemerintah perlu bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami para petani.
Sebagai tindak lanjut, JPN Kabupaten Takalar telah mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Kabupaten Takalar. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menjelaskan penyebab menurunnya produktivitas pertanian sekaligus memaparkan langkah konkret dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Petani merupakan bagian terbesar masyarakat Takalar dan turut memberikan mandat kepada kepala daerah melalui proses demokrasi. Karena itu mereka berhak memperoleh perlindungan dan kepastian bahwa sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah,” tegas Helmi.
Ia juga mengingatkan agar janji politik kepala daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani diwujudkan melalui kebijakan nyata yang mampu meningkatkan hasil produksi pertanian.
“Kami berharap Bupati Takalar merealisasikan komitmennya untuk meningkatkan produktivitas pertanian sehingga kesejahteraan petani benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” katanya, Selasa (14/7/2026).
Di sisi lain, kepemimpinan Daeng Manye juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, khususnya di sektor pendidikan. Selama memimpin Kabupaten Takalar, pemerintah daerah dinilai berhasil mendorong berbagai inovasi tata kelola pemerintahan berbasis data, penguatan budaya kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sejumlah prestasi nasional turut diraih Kabupaten Takalar sepanjang tahun 2026, di antaranya Peringkat II Nasional Pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP), Peringkat I Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tingkat Sulawesi Selatan dengan predikat Tuntas Madya, serta penghargaan nasional pada peringatan Hari Pendidikan Nasional atas inovasi di bidang pendidikan.
Meski demikian, JPN menegaskan capaian di sektor lain tidak boleh mengesampingkan persoalan pertanian yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat Takalar. Organisasi tersebut berharap pemerintah daerah segera menghadirkan solusi nyata agar produktivitas pertanian kembali meningkat dan kejadian gagal panen tidak terus berulang.(*)
