MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID— Sejumlah mahasiswa baru (Maba) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dikabarkan terancam mendapatkan sanksi hingga Drop Out (DO) setelah menyuarakan penolakan terhadap keterlibatan militer dalam kegiatan kampus.
Peristiwa tersebut terjadi saat pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) UIN Alauddin Makassar 2026 yang berlangsung di Masjid Agung Sultan Alauddin, Kampus II UIN Alauddin Makassar, Samata, Kabupaten Gowa, Selasa (1/9/2026).
Situasi bermula ketika Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut.
Saat rombongan tiba di lokasi, sekitar 10 hingga 15 mahasiswa baru disebut mengangkat kertas bertuliskan “Tolak Militer Masuk Kampus.”Seorang saksi yang dikutip Fajar.co.id dengan nama samaran Takdir mengatakan, aksi tersebut berlangsung singkat sebelum sejumlah petugas keamanan mendatangi mahasiswa.
“Hanya sekitar 30 detik, satpam langsung masuk dorong mahasiswa 10-15 orang untuk duduk,” ujar Takdir.
Setelah itu, sejumlah pimpinan kampus disebut mendatangi mahasiswa yang terlibat. Mereka kemudian dipanggil dan ditarik satu per satu untuk dimintai keterangan.
Menurut Takdir, dalam proses tersebut muncul narasi mengenai kemungkinan pemberian sanksi, termasuk ancaman Drop Out apabila mahasiswa tidak mengungkap pihak yang disebut memerintahkan mereka melakukan aksi.
“Ada narasi diancam DO kalau tidak dikasi tahu siapa yang suruh,” katanya.
Informasi tersebut kemudian mendapat perhatian setelah Ketua Panitia PBAK UIN Alauddin Makassar, Zulkarnain AS, membenarkan bahwa mahasiswa yang terlibat kemungkinan akan diproses.
“Kemungkinan besar akan diproses,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Washilah.com.
Sementara itu, Fajar.co.id telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Bagian Kemahasiswaan UIN Alauddin Makassar, Baharuddin, terkait dugaan ancaman DO tersebut. Namun, hingga berita tersebut diterbitkan, belum ada tanggapan.
Belum diketahui secara pasti bentuk sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa tersebut. Pihak kampus juga belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar aturan maupun mekanisme pemberian sanksi terhadap mahasiswa baru yang menyampaikan aspirasi tersebut.
Peristiwa ini pun menjadi sorotan karena terjadi dalam rangkaian kegiatan penyambutan mahasiswa baru, ketika mahasiswa diperkenalkan dengan kehidupan dan budaya akademik di lingkungan perguruan tinggi. (*)
