TAKALAR, UPDATESULSEL.ID – Kasus dugaan perundungan terhadap seorang siswa di UPT SD Negeri 176 Inpres Lengkese II, Kabupaten Takalar, mendapat perhatian serius dari DPRD Takalar.
Ketua Komisi III DPRD Takalar, Indar Jaya, menyatakan keprihatinannya atas dugaan bullying yang dialami seorang siswa tersebut. DPRD memastikan persoalan ini akan segera ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.
Indar menegaskan, persoalan perundungan terhadap anak tidak boleh dipandang sebagai masalah sepele. Selain berpotensi mengganggu proses pendidikan, tindakan bullying dapat memberikan dampak terhadap kondisi psikologis dan rasa aman anak di lingkungan sekolah.
“Kami prihatin dengan kejadian ini. Kami akan segera menyikapinya melalui rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Takalar,” ujar Indar Jaya, Jumat (11/9/2026).
Sementara itu, Suriani, orang tua siswa berinisial R, mengaku kecewa terhadap penanganan pihak sekolah. Ia mengatakan anaknya telah sekitar sepekan tidak masuk sekolah setelah diduga mengalami perundungan.
Menurut Suriani, kondisi tersebut membuat anaknya mengalami tekanan dan diduga trauma sehingga enggan kembali mengikuti proses pembelajaran.
“Anak saya sudah sepekan tidak mau bersekolah. Kami menduga kuat dia mengalami trauma dan tekanan psikis setelah dibully pedagang. Mirisnya, tak seorang pun dari pihak sekolah yang peduli dengan kondisi anak kami,” kata Suriani.
Ia berharap pemerintah daerah, DPRD, kepolisian, serta lembaga perlindungan anak dapat segera memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.
Suriani meminta persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah memastikan kondisi anak mendapatkan pendampingan dan perlindungan.
“Kami berharap aparat pemerintah, legislator, kepolisian, serta Komisi Perlindungan Anak segera menyikapi masalah ini,” harapnya.
Kasus dugaan perundungan tersebut kini menjadi sorotan karena menyangkut perlindungan anak, keamanan lingkungan sekolah, serta tanggung jawab satuan pendidikan dalam memberikan rasa aman kepada peserta didik.
RDP yang akan dilakukan DPRD Takalar bersama Dinas Pendidikan Takalar diharapkan dapat mengungkap secara terang duduk persoalan, langkah penanganan yang telah dilakukan pihak sekolah, sekaligus memastikan hak dan perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas.
DPRD Takalar pun dituntut memastikan kasus tersebut tidak berhenti pada rapat, tetapi berujung pada langkah konkret untuk mencegah kejadian serupa terulang di lingkungan pendidikan. (*)
