PANGKEP, UPDATESULSEL.ID– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM GARDA R.I menyoroti proyek pembangunan Jalan Matahari di Kabupaten Pangkep yang dikerjakan oleh CV. Hardi Utama. Organisasi tersebut menduga terdapat ketidaksesuaian pada ketebalan pengecoran beton yang berpotensi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak pekerjaan.
Menurut DPP LSM GARDA R.I, dugaan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh agar tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara maupun masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan.
Koordinator Investigasi Divisi Hukum DPP LSM GARDA R.I, Juansyah, S.H., M.H., mengatakan proyek infrastruktur yang dibiayai menggunakan anggaran pemerintah wajib dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta volume pekerjaan yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya pengurangan ketebalan beton atau penyimpangan dari dokumen kontrak, maka persoalan tersebut harus ditangani secara serius melalui pemeriksaan teknis yang independen dan transparan.
“Apabila benar terdapat manipulasi atau pengurangan ketebalan pengecoran beton, maka hal itu tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Harus dilakukan pemeriksaan teknis secara objektif untuk memastikan apakah pekerjaan telah sesuai kontrak atau justru terjadi penyimpangan,” ujar Juansyah kepada awak media.
DPP LSM GARDA R.I mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bersama instansi pengawasan terkait agar segera melakukan investigasi terhadap proyek tersebut. Pemeriksaan, menurut mereka, tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga harus mencakup verifikasi dokumen kontrak, RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, hingga pengukuran langsung di lokasi proyek.
Selain itu, organisasi tersebut meminta dilakukan uji teknis terhadap hasil pengecoran guna memastikan kualitas konstruksi yang telah dikerjakan benar-benar memenuhi standar yang dipersyaratkan.
DPP LSM GARDA R.I menilai, apabila dugaan penyimpangan terbukti, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis, hasil tersebut juga perlu diumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk menghindari munculnya spekulasi.
Melalui pernyataannya, DPP LSM GARDA R.I kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal penggunaan anggaran publik dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap setiap proyek pemerintah.
Organisasi tersebut juga meminta APH segera turun tangan guna memastikan apakah pekerjaan Jalan Matahari di Kota Pangkep benar-benar telah dilaksanakan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, dan standar kualitas yang telah ditetapkan.(*)
