JAKARTA, UPDATESULSEL.ID– Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar dan akademisi guna menyerap berbagai masukan strategis terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turki, belum lama ini.
Pembahasan tersebut menjadi bagian penting dalam proses legislasi untuk memastikan kerja sama pertahanan kedua negara berjalan sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia serta tetap menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara.
Anggota Komisi I DPR RI, Achmad Dg Se’re, menegaskan bahwa setiap substansi dalam rancangan undang-undang tersebut harus dikaji secara mendalam agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara.
Menurutnya, kerja sama pertahanan Indonesia dan Turki tidak hanya berorientasi pada penguatan hubungan bilateral, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembangan kapasitas industri pertahanan nasional.
Karena itu, masukan dari para akademisi dan pakar dinilai sangat penting untuk memperkaya perspektif dalam proses pembahasan regulasi tersebut.
Dalam RDPU tersebut, para ahli memaparkan berbagai pandangan mengenai pentingnya penguatan industri pertahanan dalam negeri, termasuk peluang transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan teknologi militer yang dapat diperoleh melalui kerja sama strategis dengan Turki.
Komisi I DPR RI juga menaruh perhatian besar terhadap potensi manfaat jangka panjang dari kemitraan ini, terutama dalam mendukung modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan regional.
Melalui pembahasan yang komprehensif dan melibatkan berbagai kalangan, DPR berharap kerja sama pertahanan Indonesia–Turki dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional sekaligus mendorong kemandirian industri pertahanan Indonesia di masa mendatang.(*)
