MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID– Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) terus mengusut dugaan korupsi dalam proyek Pengadaan Perpustakaan Digital (Bookless Library) Tahun Anggaran 2022. Sebagai bagian dari proses penyidikan, tim penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (17/6/2026).
Penggeledahan berlangsung di kantor Dinas Pendidikan Sulsel yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WITA itu difokuskan pada ruang Bidang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Rachmat Supriady, bersama tim penyidik Pidsus Kejati Sulsel.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen yang dianggap penting untuk kepentingan penyidikan. Dokumen yang disita meliputi berkas perencanaan kegiatan, kontrak pengadaan, dokumen keuangan berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja, hingga berbagai dokumen pendukung lainnya.
Aspidsus Kejati Sulsel, Rachmat Supriady, menegaskan bahwa langkah penggeledahan dan penyitaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang tengah ditangani.
“Penggeledahan dan penyitaan ini merupakan bagian dari upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana korupsi secara menyeluruh sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Saat ini, penyidik masih terus menelaah dokumen-dokumen yang telah diamankan. Selain itu, tim juga mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang diduga memiliki peran dalam proyek tersebut, termasuk menelusuri aliran anggaran yang digunakan dalam pengadaan perpustakaan digital itu.
Kejati Sulsel menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel demi memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Penggeledahan ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat penegak hukum serius mengusut dugaan penyimpangan anggaran di sektor pendidikan, khususnya pada proyek digitalisasi perpustakaan yang menggunakan dana negara.(*)
