BONE, UPDATESULSEL.ID — Pemerintah Kabupaten Bone bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone secara resmi mencanangkan dan melepas petugas Sensus Ekonomi 2026 di halaman Rumah Jabatan Bupati Bone, Minggu (14/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone H. Abdi Amin, Kasrem 141/Toddopuli, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pelepasan ratusan petugas tersebut menandai dimulainya salah satu agenda statistik terbesar di Indonesia. Mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, para petugas akan melakukan pendataan langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
Kepala BPS Kabupaten Bone, H. Abdi Amin, mengungkapkan sebanyak 900 petugas sensus diterjunkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Jumlah tersebut menjadikan Bone sebagai daerah dengan jumlah petugas sensus terbanyak kedua di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar.
“Pendataan akan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan. Seluruh petugas telah dibekali pelatihan yang komprehensif, mulai dari pemahaman substansi sensus, penggunaan aplikasi, hingga teknik wawancara untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan,” ujarnya.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena mencakup berbagai sektor usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk menghasilkan data yang akurat dan sesuai kondisi lapangan.
Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Sensus ekonomi adalah pendataan sekaligus pemetaan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Kualitas data sangat ditentukan oleh para petugas yang turun langsung ke lapangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pendataan akan menjangkau seluruh pelaku ekonomi, mulai dari usaha mikro dan kecil hingga sektor industri yang lebih besar. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi acuan dalam merancang program pembangunan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Bone.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengingatkan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat di tengah meningkatnya perhatian terhadap perlindungan data pribadi.
“Sering kali masyarakat ragu memberikan data karena khawatir informasi pribadinya disalahgunakan. Karena itu, kepercayaan masyarakat harus dibangun agar mereka yakin dan terbuka kepada petugas sensus,” katanya.
Selain itu, Andi Asman meminta para petugas memahami karakteristik masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi sasaran pendataan. Menurutnya, strategi pendekatan yang tepat akan membantu proses sensus berjalan lebih efektif dan menghindari kejenuhan responden.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus, petugas juga diminta berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan, kepala dusun, hingga ketua lingkungan sebelum turun ke lapangan.
“Kalau memungkinkan, mereka dapat mendampingi petugas sehingga proses pendataan berjalan lebih lancar dan sukses,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, meskipun Bone dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang harus diatasi, seperti kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Data yang akurat sangat dibutuhkan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu mengurangi kesenjangan yang masih ada,” ujarnya.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, aparat keamanan, pemerintah desa, dan masyarakat, Kabupaten Bone optimistis dapat menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Sensus ini diharapkan tidak hanya menghasilkan data statistik yang berkualitas, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan di Bumi Arung Palakka.
