TAKALAR, UPDATSULSEL.ID- Ketika pemerintah pusat sibuk menggaungkan program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional, pemandangan berbeda justru tersaji di Kabupaten Takalar.

Sawah mengering, ratusan petani menunggu dan air tak kunjung mengalir. Hal ini terjadi di Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Paling parah terjadi di Bonto Lebang I hingga Lingkungan Campagaya – Pangkajene serta Dusun Bonto Lebang II.

Krisis air bukan lagi isu, tapi kenyataan yang dirasakan setiap hari. Bahkan sungai kecil yang selama ini menjadi opsi terakhir kini ikut juga menyerah karena kekeringan.

“Belumpi ada air. Sungai kecil juga sudah habis. Kalau air diarahkan ke sungai saja, minimal petani masih bisa pompa,” ungkap salah seorang warga, dengan nada yang mulai kehilangan harapan, Selasa 21 April 2026.

Ironinya sederhana tapi menyakitkan, petani sudah menanam padi untuk tahap kedua. Namun, pasokan air juga tak pernah datang.

Di Kecamatan Mangarabombang, cerita serupa juga berulang, sekitar 400 hektare lahan di Desa Lengkese dan 200 hektare di Desa Bontomanai berada dalam kondisi kritis.

Polanya sama tanam dulu air belakangan. Atau mungkin, tidak sama sekali. Lalu pertanyaannya, ini program ketahanan pangan, atau ketahanan sabar?

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Takalar Parawansyah, menyebut pihaknya telah menyurat ke BBWS Pompengan Jeneberang untuk pembukaan pintu air.

“Sudah disurati balai, semoga cepat direspons,” ujarnya singkat.

Sebuah jawaban yang terdengar rapi di atas kertas, tapi terasa kosong di tengah sawah yang retak. Sebab bagi petani, musim tanam tidak mengenal istilah menunggu disposisi.

Di sisi lain, Pengamat Bendung Pamukkulu, Jamaluddin, SH (Daeng Lallo), mengakui adanya persoalan distribusi yang belum tuntas.

“Kami akan turun langsung mengawal agar tidak ada hambatan,” katanya.

Publik tentu menghargai niat itu. Tapi pengalaman mengajarkan, kata “akan” sering kali datang terlalu sering – dan terlambat.

Di titik ini, persoalan Takalar tak lagi sekadar teknis irigasi. Ia berubah menjadi cermin dari lemahnya sinkronisasi kebijakan, pusat bicara produksi, daerah belum mampu memastikan distribusi air.

Yang lebih menggelitik, di tengah kondisi ini, publik justru lebih sering melihat seremoni, slogan, dan narasi keberhasilan.
Sementara di lapangan, petani justru sedang belajar satu hal baru, bertahan tanpa kepastian.

Bupati Takalar sebagai pemegang kendali kebijakan daerah kini berada di titik krusial. Sebab kepemimpinan tidak diuji saat program diluncurkan, tapi saat masalah muncul ke permukaan.

Jika air sebagai kebutuhan paling dasar saja tak mampu dihadirkan tepat waktu, maka wajar jika publik mulai bertanya, di mana letak prioritas sebenarnya?

Sebab sawah tidak butuh pidato. Tanaman tidak tumbuh dari janji, dan petani tidak bisa memanen harapan.

Kini waktunya sederhana, air harus mengalir. Bukan minggu depan. Bukan setelah rapat.

Tapi sekarang, sebelum yang tersisa dari program ketahanan pangan hanyalah narasi tanpa panen.(*)