TAKALAR, UPDATESULSEL.ID – Suasana Rapat Paripurna DPRD Takalar Memanas, Senin (5/4/2026), Anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Ahmad Sabang, melontarkan kritik keras sekaligus membongkar dugaan praktik tak beres di tubuh Dinas PUPRPKP Takalar.
Dalam forum resmi tersebut, Ahmad Sabang tampil vokal. Ia menilai kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru bertolak belakang dengan semangat percepatan pembangunan yang digaungkan pemerintah daerah.
“Tagline ‘Takalar Cepat’ hanya slogan kosong kalau di lapangan masyarakat justru dipersulit,” tegasnya dengan nada tinggi.
Tak hanya kritik umum, ia juga mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengurusan administrasi di tingkat kelurahan. Dugaan ini, kata dia, berdasarkan laporan langsung dari seorang investor yang ingin membangun masjid dan rumah tahfiz di Takalar.
Paripurna DPRD Takalar Memanas, Dugaan Pungli Diungkap Ahmad Sabang: Mana Bukti Takalar Cepat?
Alih-alih dipermudah, proses perizinan justru disebut berbelit. Bahkan, saat izin masih diurus, muncul plang pelanggaran dari dinas terkait.
“Sudah diminta urus izin, tapi tiba-tiba dipasang plang pelanggaran. Ini logika yang sulit diterima,” ujarnya geram.
Lebih mengejutkan, Ahmad Sabang juga menyinggung adanya dugaan permintaan uang pelicin hanya untuk proses administrasi sederhana seperti tanda tangan dokumen.
“Untuk sekadar tanda tangan saja diminta uang. Ini mencoreng wajah pelayanan publik kita,” katanya.
Ia juga menyoroti dugaan ketimpangan dalam pelayanan. Menurutnya, ada pihak tertentu yang tetap bisa beroperasi meski belum mengantongi izin, bahkan disebut mendapat kemudahan rekomendasi. Sementara masyarakat yang hendak membangun rumah ibadah justru mengalami hambatan.
“Yang besar lancar, yang ingin bangun masjid malah dipersulit. Ada apa ini?” sindirnya.
Tak berhenti di situ, Ahmad Sabang turut mengkritik Bagian Hukum Setda Takalar yang dinilai tidak profesional. Ia mengungkapkan, dalam pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pihak terkait sering tidak hadir dan sulit dihubungi.
“Rapat penting ditinggalkan, telepon tidak diangkat. Bagaimana Ranperda bisa selesai?” katanya.
Sebagai bentuk kekecewaan, ia bahkan menyatakan kesiapannya mundur dari jabatan Ketua Bapemperda DPRD Takalar. Ia merasa upaya mendorong regulasi daerah tidak mendapat dukungan dari pihak eksekutif.
“Saya siap mundur jika kondisi ini terus dibiarkan. Saya merasa tidak maksimal karena tidak didukung,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sontak menyedot perhatian seluruh peserta rapat. Ahmad Sabang pun mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang dinilai menghambat pelayanan publik dan investasi di daerah.
“Kalau ini terus terjadi, jangan harap Takalar bisa berkembang,” pungkasnya.
Rapat paripurna itu pun berlangsung panas, mencerminkan ketegangan serius antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Takalar.(*)
