GOWA, UPDATE SULSEL. ID— Kepala Desa Tanete, Kecamatan di Kabupaten Gowa, Abdul Muttalib, S.Sos, menegaskan bahwa kemajuan desa tidak bisa dibangun secara sepihak. Ia menilai, sinergi antara pemerintah desa, media, dan organisasi kemasyarakatan merupakan fondasi utama terciptanya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kebutuhan warga.
Pernyataan itu disampaikannya saat berbincang dengan sejumlah awak media baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muttalib secara terbuka mengingatkan bahaya pola pembangunan desa yang tertutup dari kontrol publik serta anti terhadap kritik.
“Kolaborasi antara desa, media, dan organisasi kemasyarakatan itu keharusan. Pemerintah desa tidak boleh merasa paling benar atau berjalan sendiri. Jika ruang kritik ditutup, yang dirugikan pasti masyarakat,” tegasnya.
Menurut Abdul Muttalib, peran media jauh melampaui fungsi pemberitaan kegiatan desa. Media, kata dia, adalah mitra strategis dalam menjaga arus informasi tetap seimbang sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ia menilai, akses terhadap data dan proses pengambilan kebijakan di tingkat desa harus terbuka bagi insan pers.
“Media bukan corong kekuasaan. Media adalah mitra kritis. Kalau pemerintah desa takut diberitakan, itu pertanda ada tata kelola yang perlu dibenahi,” ujarnya.
Selain media, Kades Tanete juga menyoroti peran organisasi kemasyarakatan yang dinilainya sering hanya dilibatkan secara formalitas. Padahal, menurutnya, ormas dan komunitas lokal adalah representasi langsung suara masyarakat.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan mereka sejak tahap perencanaan hingga pengawasan pembangunan desa.
“Jika ormas tidak dilibatkan secara nyata, pembangunan kehilangan legitimasi sosial karena suara warga tidak benar-benar terwakili,” jelasnya.
Abdul Muttalib mengakui, persoalan keterbukaan informasi publik di tingkat desa masih menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah. Dokumen anggaran, perencanaan program, hingga laporan realisasi kegiatan sering kali belum tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.
“Transparansi itu membuka data, membuka ruang dialog, dan siap menerima kritik. Tanpa itu, dana desa yang besar justru rawan disalahgunakan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah desa harus siap diawasi oleh masyarakat, media, maupun organisasi kemasyarakatan. Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab, menurutnya, justru menjadi energi untuk perbaikan.
“Desa yang kuat bukan desa yang sunyi kritik, tapi desa yang berani dikritik dan mau berbenah,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Kades Tanete mengajak semua pihak membangun hubungan yang setara, terbuka, dan berkelanjutan demi mewujudkan Desa Tanete yang adil serta benar-benar berpihak pada rakyat.
“Kalau desa, media, dan organisasi kemasyarakatan berjalan sendiri-sendiri, pembangunan hanya menguntungkan segelintir orang. Tapi jika bersinergi secara jujur dan kritis, desa benar-benar menjadi milik masyarakat,” pungkasnya.(Awaluddin Anwar)
