Isu Dugaan Pemotongan 5 Persen DAU SG 2025 Ramai Dibicarakan di Pattallassang

TAKALAR, UPDATE SULSEL. ID— Warga Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, tengah dihebohkan oleh isu dugaan pemotongan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) Tahun Anggaran 2025. Kabar yang beredar menyebut adanya potongan sebesar 5 persen pada dana yang diterima setiap kelurahan.

DAU SG merupakan anggaran dari pemerintah pusat yang dialokasikan secara khusus untuk mendukung program prioritas daerah, terutama di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jika benar terjadi pemotongan, hal itu dikhawatirkan berdampak langsung pada kualitas layanan publik di tingkat kelurahan.

Kecamatan Pattallassang sendiri memiliki sembilan kelurahan, yakni Pattallassang, Pallantikang, Sombalabella, Kalabbirang, Maradekaya, Pappa, Bajeng, Sabintang, dan Salaka. Seluruhnya disebut ikut terdampak dalam isu yang kini mulai menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat.

Informasi awal mencuat dari obrolan warga di salah satu warung kopi di wilayah Takalar. Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku mendengar adanya pemotongan dana tersebut, yang diduga melibatkan oknum pejabat di lingkup Kantor Kecamatan Pattallassang.

“Isunya begitu, setiap kelurahan ada potongan 5 persen dari dana DAU. Katanya ada oknum pejabat kecamatan yang terlibat,” ungkap sumber tersebut, Selasa (3/2/2026).

Hasil penelusuran awal menunjukkan besaran DAU SG di sembilan kelurahan memang tidak sama, baik dari sisi nilai anggaran maupun jumlah paket kegiatan. Kondisi ini membuat dugaan pemotongan semakin menjadi sorotan, karena potensi dampaknya berbeda-beda dan bisa menghambat pelaksanaan program prioritas di lapangan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kecamatan Pattallassang maupun Pemerintah Kabupaten Takalar terkait kabar tersebut. Namun isu ini sudah menimbulkan keresahan publik dan memunculkan desakan agar dilakukan penelusuran secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Sejumlah warga berharap inspektorat serta aparat penegak hukum segera turun tangan guna memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan. Masyarakat menilai, kejelasan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.(Adlan)