DPP Suara Keadilan dan Kebenaran Soroti Kinerja Komisi Percepatan Reformasi Polri

MAKASSAR, UPDATE SULSEL. ID— Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Suara Keadilan dan Kebenaran (SKK) menyampaikan kritik terbuka terhadap arah kerja dan efektivitas Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk pemerintah. Lembaga masyarakat sipil itu menilai, hingga beberapa bulan berjalan, komisi tersebut belum menunjukkan perubahan nyata yang dirasakan publik.

Menurut DPP SKK, pembentukan komisi awalnya disambut dengan harapan besar di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Berbagai kasus yang mencuat, mulai dari dugaan kekerasan aparat, penyalahgunaan kewenangan, hingga lemahnya penindakan internal, disebut menjadi alasan mendesak perlunya reformasi menyeluruh di tubuh Polri.

Namun, SKK menilai perkembangan yang terlihat sejauh ini masih didominasi agenda diskusi, audiensi, dan kegiatan seremonial. “Publik menunggu hasil yang konkret, bukan sekadar proses,” demikian pernyataan sikap DPP SKK.

DPP SKK berpandangan bahwa reformasi tidak cukup berhenti pada penyusunan rekomendasi. Tanpa langkah korektif yang tegas dan mekanisme pelaksanaan yang mengikat, komisi dikhawatirkan hanya menjadi simbol komitmen perubahan.

Sejumlah persoalan mendasar yang dianggap belum disentuh secara serius antara lain, Budaya kekerasan dan pendekatan represif aparat terhadap warga, Lemahnya pengawasan internal maupun eksternal yang independen, Dugaan impunitas terhadap pelanggaran hukum oleh oknum anggota, Isu profesionalisme dan netralitas institusi, Ketimpangan relasi kuasa antara aparat dan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Tanpa penanganan pada aspek tersebut, SKK menilai reformasi berisiko hanya menjadi wacana kebijakan, bukan transformasi institusional.

DPP SKK juga menyoroti belum jelasnya indikator keberhasilan komisi. Mereka mempertanyakan reformasi apa yang disebut dipercepat, serta siapa yang memastikan hasilnya benar-benar dijalankan.

“Jika rekomendasi tidak bersifat mengikat dan tidak ada konsekuensi saat diabaikan, efektivitas komisi patut dipertanyakan,” ujar perwakilan DPP SKK.

Dalam pernyataannya, DPP SKK menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya:

1. Komisi membuka peta jalan reformasi yang jelas, terukur, dan bisa diawasi publik
2. Rekomendasi disertai tenggat waktu pelaksanaan
3. Pelibatan korban dan kelompok masyarakat kritis secara substantif
4. Presiden dan DPR memastikan tindak lanjut politik serta hukum

Bagi SKK, reformasi Polri disebut sebagai kebutuhan konstitusional demi menjamin hak asasi manusia, keadilan, dan supremasi hukum.

Di akhir pernyataan, DPP SKK menegaskan bahwa keberanian melampaui batas formalitas menjadi kunci. Tanpa itu, komisi dinilai berisiko kehilangan makna strategisnya di mata publik.(Awaluddin).