TAKALAR, UPDATESULSEL.ID– Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Takalar dan DPRD Takalar dalam melahirkan regulasi daerah kembali terlihat. Pemerintah Kabupaten Takalar secara prinsip menyatakan menerima tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD untuk selanjutnya dibahas melalui tahapan pembentukan peraturan daerah.
Jawaban resmi Bupati Takalar, H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, disampaikan oleh Wakil Bupati Takalar, H. Hengky Yasin, dalam rapat paripurna DPRD Takalar di lantai II Gedung DPRD Takalar, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna tersebut membahas pendapat Bupati terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD, sekaligus dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban fraksi-fraksi.
Adapun tiga Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta dua Ranperda terkait penanggulangan bencana daerah sebagaimana tercantum dalam agenda pembahasan DPRD.
Dalam penyampaian pendapatnya, Bupati Takalar menilai regulasi mengenai cadangan pangan daerah memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat ketika terjadi gangguan pasokan maupun kenaikan harga pangan.
Menurutnya, Takalar memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ketahanan pangan, lanjutnya, tidak hanya diukur dari jumlah produksi, tetapi juga mencakup ketersediaan, distribusi, akses masyarakat, keterjangkauan harga, hingga keberlanjutan pasokan.
Karena itu, pemerintah daerah menilai diperlukan landasan hukum yang jelas untuk mengatur perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyaluran cadangan pangan.
Penyalurannya juga diharapkan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, korban bencana, maupun warga yang berada dalam kondisi darurat.
Selain itu, pengelolaan cadangan pangan perlu melibatkan lintas perangkat daerah, kelompok tani, pelaku usaha pangan, dan masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, standar keamanan pangan, transparansi, serta akuntabilitas.
Sementara terkait regulasi penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Takalar menekankan pentingnya membangun sistem penanganan bencana yang terencana dan menyeluruh.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya penguatan sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
Pemerintah juga memandang penting adanya pengaturan mengenai mobilisasi sumber daya, pendanaan, logistik, peralatan, hingga mekanisme penanganan darurat yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan relawan juga dinilai menjadi bagian penting dalam membangun budaya sadar bencana.
Tak kalah penting, regulasi tersebut diharapkan mengatur secara jelas tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar masyarakat terdampak dapat segera memperoleh perlindungan serta pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi.
“Harapan kami, Ranperda ini nantinya menjadi landasan hukum yang mampu memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif, dengan mengedepankan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama,” demikian penyampaian Bupati Takalar melalui Wakil Bupati Hengky Yasin.
Pemerintah Kabupaten Takalar pada prinsipnya menyambut baik ketiga Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut bersama DPRD.
Meski demikian, Bupati mengingatkan agar pembahasannya dilakukan secara cermat dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Menurutnya, produk hukum daerah tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus memiliki substansi yang jelas, dapat diterapkan, tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta didukung kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan kemampuan anggaran daerah.
Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan pembentukan peraturan daerah bukan semata-mata dilihat dari jumlah regulasi yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana aturan tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
Menanggapi jawaban pemerintah daerah tersebut, Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Takalar atas penerimaan terhadap tiga Ranperda inisiatif legislatif.
Dalam sesi tanggapan fraksi, perwakilan Fraksi Gerindra, Drs. H. Ahmad Dg. Sija, berharap dukungan pemerintah daerah tidak berhenti pada tahap pembahasan dan penetapan regulasi.
Ia mengingatkan pentingnya komitmen pihak eksekutif untuk menindaklanjuti setiap Perda yang nantinya disahkan agar benar-benar dapat diterapkan di lapangan.
“Jangan sampai Perda sudah ditetapkan, tetapi pihak eksekutif tidak menindaklanjutinya. Karena itu, kami berharap ada dukungan penuh agar regulasi ini bisa dilaksanakan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Pengusul Ranperda, Ahmad Sabang dari Fraksi Partai NasDem, menyampaikan apresiasi atas tanggapan positif pemerintah daerah.
Ia mengatakan, pihak pengusul akan melakukan sejumlah penyempurnaan teknis terhadap materi Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Ahmad Sabang juga memberikan penghargaan kepada Wakil Bupati Hengky Yasin yang telah menyampaikan pendapat pemerintah daerah. Menurutnya, tanggapan tersebut mencerminkan komunikasi dan hubungan kemitraan yang kondusif antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah.
“Kami telah menerima seluruh jawaban Bupati Takalar dan mengusulkan agar pembahasan ketiga Ranperda inisiatif DPRD ini dilanjutkan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Ahmad Sabang.(*)
