TAKALAR, UPDATESULSEL.ID– Polemik pembangunan ratusan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, semakin memanas. Kali ini, Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK) mendesak DPRD Takalar tidak tinggal diam menyikapi dugaan pembangunan fasilitas SPKLU yang belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Wakil Ketua DPN-GNPK, Ramzah Thabraman, secara terbuka menantang DPRD Takalar agar segera mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk perusahaan vendor dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, dihadirkan untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Menurut Ramzah, dugaan pembangunan puluhan titik SPKLU tanpa kelengkapan izin menjadi persoalan serius yang harus segera dijelaskan kepada publik.
“DPRD Takalar harus segera menggelar RDP dengan semua pihak yang terkait dengan proyek SPKLU ini. Kok bisa puluhan dari ratusan titik SPKLU dibangun tanpa mengantongi izin PBG? Ini ada apa? Ini persoalan bisnis, daerah dapat apa?” tegas Ramzah, Senin (16/11/2026).
Tak hanya mempertanyakan legalitas pembangunan, Ramzah juga meminta DPRD menelusuri kemungkinan adanya praktik monopoli dalam pelaksanaan proyek infrastruktur kendaraan listrik tersebut.
Ia menegaskan, apabila dalam pembahasan RDP ditemukan indikasi pelanggaran hukum, DPRD harus berani mengeluarkan rekomendasi kepada aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kalau ditemukan unsur melawan hukum, kami minta DPRD Takalar mengeluarkan rekomendasi kepada APH untuk melakukan pengusutan,” tandasnya.
Ramzah juga memberikan apresiasi kepada anggota Komisi I DPRD Takalar, Ahmad Sabang, yang lebih dahulu menyuarakan sejumlah persoalan terkait pembangunan SPKLU, terutama menyangkut legalitas perizinan dan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Sebelumnya, Ahmad Sabang mempertanyakan proses pembangunan fasilitas pengisian kendaraan listrik yang dilakukan PT Wanua Batara Maitralam. Sorotan tersebut terutama tertuju pada sejumlah lokasi pembangunan yang disebut memanfaatkan lahan aset pemerintah daerah, termasuk di kawasan perkantoran pemerintahan.
Ahmad menilai, setiap kegiatan pembangunan maupun pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan komersial harus memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami sangat menyayangkan pembangunan ini. Terlalu banyak aturan dan persyaratan formal yang diduga diabaikan oleh vendor,” tegas Ahmad.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Ahmad menduga pembangunan SPKLU tersebut belum mengantongi izin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), termasuk PBG melalui instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Selain itu, ia juga mempertanyakan persetujuan dari bidang pengelolaan aset daerah terkait penggunaan lahan milik pemerintah.
Menurut Ahmad, pemanfaatan aset daerah untuk aktivitas bisnis tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum dan mekanisme kerja sama yang jelas. Pemerintah daerah juga harus memastikan adanya kontribusi yang semestinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau aset daerah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, tentu harus ada mekanisme yang jelas. Daerah tidak boleh dirugikan. Harus dipastikan apakah ada kewajiban pajak, retribusi, atau bentuk penerimaan daerah lainnya yang seharusnya masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Persoalan lainnya yang turut menjadi perhatian adalah kesesuaian lokasi pembangunan dengan aturan tata ruang dan fungsi fasilitas publik.
Ahmad mengingatkan agar pembangunan SPKLU tidak sampai menggunakan ruang yang seharusnya menjadi hak masyarakat, khususnya trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
“Bayangkan kalau mereka membangun di atas trotoar jalan. Itu jelas merupakan hak pejalan kaki. Pembangunan investasi tidak boleh mengabaikan aturan tata ruang maupun kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Di tengah menguatnya sorotan tersebut, Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, memastikan lembaganya akan segera mengagendakan RDP guna membahas polemik pembangunan ratusan titik SPKLU.
“Kami akan segera mengagendakan RDP terkait pembangunan ratusan SPKLU di Takalar,” tegas Muhammad Rijal.
Sementara itu, informasi yang dihimpun menyebutkan pihak vendor dan pelaksana pembangunan SPKLU masih menjalani proses pengurusan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas PTSP Takalar.
Informasi tersebut semakin memunculkan pertanyaan publik mengenai kelengkapan dokumen legalitas, terutama terkait PBG, di tengah laporan bahwa pembangunan fasilitas SPKLU telah berlangsung di puluhan lokasi.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD Takalar untuk memastikan apakah seluruh tahapan pembangunan telah sesuai dengan ketentuan perizinan, penggunaan aset pemerintah, dan regulasi tata ruang.
Melalui RDP yang dijanjikan, DPRD diharapkan tidak hanya meminta klarifikasi, tetapi juga membuka secara terang status kerja sama, dasar pemanfaatan aset daerah, kewajiban kontribusi kepada PAD, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut.
Sebab, investasi pengembangan kendaraan listrik memang penting untuk mendukung kemajuan infrastruktur daerah. Namun, investasi tidak boleh berjalan di luar aturan maupun mengesampingkan hak masyarakat.(*)







