TAKALAR, UPDATESULSEL.ID– Aktivitas pemasangan kabel jaringan internet (WiFi) oleh PT Global Net di Desa Rewataya, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kabupaten Takalar, menuai sorotan warga. Perusahaan tersebut diduga melakukan pekerjaan pemasangan jaringan tanpa mengantongi dokumen perizinan resmi dari instansi berwenang.
Persoalan ini mencuat setelah warga mempertanyakan legalitas pemasangan kabel yang telah dilakukan di wilayah mereka. Warga bahkan meminta agar kabel yang terlanjur terpasang segera ditertibkan apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan perizinan.
“Kami keberatan, jangan sampai ada perusahaan yang bekerja di wilayah kami tanpa aturan yang jelas. Kalau belum ada izin, seharusnya tidak boleh dipasang,” ungkap salah seorang warga Desa Rewataya, Minggu (16/11/2026).
Sorotan warga semakin menguat setelah sejumlah pekerja lapangan PT Global Net mengklaim bahwa kegiatan pemasangan kabel tersebut telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Takalar.
Namun, ketika diminta memperlihatkan dokumen sebagai bukti legalitas pekerjaan, para pekerja tersebut disebut tidak dapat menunjukkan surat perizinan yang dimaksud.
Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, awak media melakukan konfirmasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Takalar sebagai instansi yang menangani pelayanan perizinan.
Berdasarkan hasil pengecekan, permohonan perizinan PT Global Net terkait kegiatan pemasangan kabel jaringan di Desa Rewataya disebut belum tercatat dalam data administrasi PTSP Takalar.
Perwakilan PTSP Takalar menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang dipersyaratkan memiliki perizinan wajib mengikuti prosedur pengajuan, pemeriksaan, hingga penerbitan dokumen resmi oleh instansi berwenang.
“Berdasarkan data yang kami miliki, sampai saat ini PT Global Net belum mengurus perizinan untuk kegiatan pemasangan kabel di Desa Rewataya. Kegiatan yang dilakukan tanpa izin resmi tidak boleh dilanjutkan,” ujar perwakilan PTSP Takalar.
Kondisi tersebut memunculkan desakan agar Pemerintah Kabupaten Takalar segera melakukan pemeriksaan lapangan dan meminta pihak perusahaan memperlihatkan seluruh dokumen legalitas pekerjaan.
Warga juga meminta agar aktivitas pemasangan kabel dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan perizinan dipenuhi. Bahkan, kabel yang sudah terpasang diminta untuk ditertibkan apabila hasil pemeriksaan membuktikan pemasangannya melanggar ketentuan.
Masyarakat berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Penegakan aturan dinilai penting agar tidak muncul kesan bahwa perusahaan dapat dengan bebas melakukan pembangunan infrastruktur jaringan tanpa memenuhi kewajiban administrasi dan ketentuan hukum.
Warga Tanakeke pun mengingatkan agar setiap perusahaan yang hendak menjalankan aktivitas usaha di wilayah Kabupaten Takalar terlebih dahulu memastikan seluruh dokumen perizinannya telah terpenuhi sebelum memulai pekerjaan di lapangan.
*Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak manajemen PT Global Net terkait belum tercatatnya permohonan izin tersebut di PTSP Takalar maupun klaim perizinan yang disampaikan pekerja lapangan. Hak jawab dan klarifikasi perusahaan tetap terbuka.()







