Maryani Ali Turun Langsung Awasi APBD di Kelara, Infrastruktur Tolo–Malakaji Jadi Sorotan

JENEPONTO, UPDATESULSEL.ID— Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Maryani Ali, SE turun langsung ke tengah masyarakat dalam agenda pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digelar di Kantor Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Selasa (28/04/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Kelara, Lurah Tolo, serta masyarakat setempat yang antusias menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan di wilayahnya.

Dalam kesempatan itu, Hj. Maryani Ali menegaskan bahwa pengawasan APBD bukan sekadar agenda formal legislatif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan politik anggota DPRD untuk memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan secara efektif, transparan, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi warga.

“Pengawasan APBD ini penting agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Maryani di hadapan warga.

Ia menjelaskan, pengawasan penggunaan APBD juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pedesaan dan kawasan yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Salah satu aspirasi utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah persoalan infrastruktur jalan, khususnya ruas poros Tolo–Malakaji yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi. Warga berharap jalan tersebut menjadi prioritas karena memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Menanggapi hal itu, Maryani menyatakan akan mengawal aspirasi tersebut agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan pembangunan di tingkat provinsi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya warga Kelurahan Tolo, atas dukungan yang telah diberikan sehingga dirinya dapat mengemban amanah sebagai wakil rakyat di DPRD Sulawesi Selatan.

Maryani menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan kebutuhan warga di daerah pemilihannya yang meliputi Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar.

“Kehadiran kami di tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga memastikan aspirasi itu diperjuangkan hingga menjadi program nyata yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan pengawasan APBD ini diharapkan menjadi pintu awal bagi peningkatan kualitas pembangunan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.(*)