MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID – Memperingati dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar yang tergabung dalam Aliansi Unismuh Satu menggelar aksi demonstrasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, Selasa (20/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan enam tuntutan yang mencakup persoalan pendidikan, lingkungan, demokrasi, hingga keamanan masyarakat. Mereka mendesak pemerintah dan pihak terkait agar mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan nasional yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Jenderal Lapangan Aliansi Unismuh Satu, Agung Gemilar, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan publik serta memberikan kritik terhadap berbagai persoalan yang membutuhkan penyelesaian.
“Ada enam isu yang kami soroti, mulai dari pemerataan akses pendidikan, pengusutan dalang karhutla, krisis orientasi partai politik, supremasi sipil dan reformasi TNI, penghentian deforestasi, hingga tingginya angka kriminalitas,” kata Agung.
Enam Tuntutan Aliansi Unismuh Satu
Enam tuntutan tersebut menjadi fokus utama gerakan mahasiswa dalam mengevaluasi dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, pemerataan akses pendidikan. Mahasiswa mendesak pemerintah memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang adil untuk memperoleh pendidikan, termasuk kelompok yang menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas.
Kedua, pengusutan pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mahasiswa meminta aparat penegak hukum menelusuri penyebab kebakaran serta mengusut pihak-pihak yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum.
Ketiga, mengatasi krisis orientasi partai politik. Mahasiswa menyoroti pentingnya peran partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga kualitas demokrasi.
Keempat, memperkuat supremasi sipil dan mendorong reformasi TNI. Tuntutan ini menekankan pentingnya menjaga prinsip demokrasi serta memastikan hubungan sipil dan militer berjalan sesuai aturan konstitusional.
Kelima, menghentikan deforestasi. Mahasiswa mendesak pemerintah memperkuat perlindungan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Keenam, menangani tingginya angka kriminalitas. Mahasiswa meminta langkah nyata untuk meningkatkan keamanan masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada warga.
Melalui enam tuntutan tersebut, Aliansi Unismuh Satu berharap pemerintah tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang terukur dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Desak Pemerintah Tidak Berhenti pada Janji
Agung menegaskan, mahasiswa tidak boleh bersikap apatis terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, kritik dan penyampaian aspirasi merupakan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam kehidupan demokrasi.
“Kami hadir untuk menyampaikan bahwa mahasiswa tidak boleh diam melihat berbagai persoalan tersebut. Kami mendesak pemerintah dan pihak terkait agar tidak hanya memberikan janji, tetapi juga menghadirkan langkah konkret dan solusi yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat, komunitas kampus, dan berbagai elemen sipil untuk bersama-sama mengawal persoalan tersebut.
Agung menilai, penyelesaian masalah nasional membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Aksi Menjadi Awal Pengawalan Aspirasi
Aliansi Unismuh Satu menegaskan bahwa demonstrasi pada 20 Oktober 2026 bukan akhir dari perjuangan mereka. Mahasiswa berkomitmen mengawal enam tuntutan tersebut dan mendorong adanya keseriusan pemerintah dalam menindaklanjutinya.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada keseriusan dalam penyelesaiannya. Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agung.
Bagi mahasiswa, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
Mereka berharap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi, tetapi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif, adil, dan berpihak pada masyarakat.
Aliansi Unismuh Satu menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya menjawab persoalan masyarakat melalui kebijakan dan tindakan nyata.
