MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID- Penataan perparkiran di sejumlah wilayah Kota Makassar mendapat sorotan positif dari Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Rakyat (DPW LSM GEBRAK) Sulawesi Selatan.
Organisasi tersebut menilai pembenahan yang dilakukan jajaran Perumda Parkir Kota Makassar mulai menunjukkan perubahan ke arah yang lebih tertata. Kondisi itu dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan ruang parkir di wilayah perkotaan.
Penasehat DPW LSM GEBRAK Sulsel, Awaluddin Anwar, mengatakan pihaknya mengapresiasi berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Perumda Parkir. Menurutnya, pengelolaan parkir merupakan persoalan yang tidak sederhana karena berkaitan dengan ketertiban lalu lintas, kenyamanan masyarakat hingga potensi pendapatan daerah.
“Kami memberikan apresiasi terhadap kinerja jajaran Perumda Parkir Kota Makassar. Penataan perparkiran saat ini kami nilai jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Tentu masih ada yang perlu dibenahi, tetapi perubahan positif tersebut patut diapresiasi,” ujar Awaluddin Anwar.
Meski memberikan apresiasi, GEBRAK Sulsel mengingatkan agar pembenahan tersebut tidak berhenti pada penataan fisik maupun penertiban di lapangan. Pengawasan terhadap praktik parkir yang tidak sesuai ketentuan juga dinilai perlu dilakukan secara konsisten.
Awaluddin berharap keberadaan juru parkir resmi dapat semakin diperjelas, sementara aktivitas parkir yang dilakukan tanpa mengikuti aturan dapat ditertibkan secara terukur.
Menurutnya, penertiban tetap perlu mempertimbangkan aspek sosial. Sebab, sebagian masyarakat menggantungkan penghasilan dari pekerjaan sebagai juru parkir.
“Penertiban harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap terukur dan berkeadilan. Masyarakat yang memang menggantungkan penghasilan sebagai juru parkir juga perlu mendapat pembinaan agar dapat mengikuti aturan yang berlaku,” katanya.
Selain persoalan ketertiban, GEBRAK Sulsel turut menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan sektor perparkiran. Potensi pendapatan yang berasal dari aktivitas parkir, menurut mereka, harus dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
GEBRAK menilai masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bahwa pengelolaan sektor parkir dilakukan secara terbuka serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Di sisi lain, GEBRAK Sulsel menegaskan bahwa fungsi pengawasan masyarakat tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan pemerintah. Kritik dan apresiasi, menurut organisasi tersebut, merupakan bagian dari kontrol sosial untuk mendorong pelayanan publik yang semakin baik.
“Kami tidak anti pemerintah dan tidak anti pembangunan. Kami hanya ingin seluruh pelayanan publik berjalan dengan baik, transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kalau ada kinerja yang baik, tentu kami apresiasi. Kalau masih ada kekurangan, kami akan tetap memberikan masukan dan kritik secara konstruktif,” tegas Awaluddin.
GEBRAK Sulsel juga menyatakan akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi perparkiran di lapangan. Apresiasi akan diberikan terhadap kebijakan yang dinilai membawa perbaikan, sementara persoalan yang masih ditemukan akan disampaikan sebagai bahan evaluasi.
Dengan pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan, GEBRAK berharap sistem perparkiran di Kota Makassar semakin tertib, profesional dan transparan, sekaligus mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah.(*)
