MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID — Wacana kehadiran Presiden Republik Indonesia di Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari kalangan mahasiswa.
Aliansi Mahasiswa Universitas Handayani Makassar (UHM) menyatakan menolak kehadiran Presiden RI apabila kunjungan tersebut hanya berujung pada agenda seremonial, sementara sejumlah persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan belum mendapatkan penyelesaian konkret.
Mahasiswa menilai, Sulawesi Selatan saat ini masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat, mulai dari hak asasi manusia (HAM), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), anggaran pendidikan, kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram, hingga pemadaman listrik bergilir.
“Rakyat tidak membutuhkan kunjungan seremonial. Rakyat membutuhkan penyelesaian persoalan,” tegas Aliansi Mahasiswa Universitas Handayani Makassar.
BBM Antre, LPG Sulit, Listrik PadamSorotan mahasiswa salah satunya tertuju pada persoalan energi.
Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar serta keluhan masyarakat terkait ketersediaan LPG 3 kilogram menjadi gambaran bahwa persoalan energi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Di sisi lain, pemadaman listrik bergilir juga dinilai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat, pelaku usaha, mahasiswa, hingga sektor pelayanan publik.
Aliansi Mahasiswa Universitas Handayani Makassar meminta pemerintah tidak sekadar memberikan penjelasan, tetapi menghadirkan solusi konkret, terukur, dan transparan.
Anggaran Pendidikan Harus Berdampak
Mahasiswa juga menyoroti sektor pendidikan. Menurut mereka, besarnya anggaran pendidikan harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kualitas, pemerataan akses, fasilitas pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan mahasiswa dan peserta didik.
“Jangan hanya mengejar angka realisasi anggaran. Yang paling penting adalah dampaknya terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan,” demikian sikap Aliansi Mahasiswa UHM Makassar.
MBG Diminta Evaluasi Menyeluruh
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian mahasiswa.Aliansi Mahasiswa Universitas Handayani Makassar menilai program tersebut harus disertai pengawasan ketat, terutama menyangkut kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, ketepatan sasaran, hingga transparansi anggaran.
Menurut mahasiswa, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat.
Pemerintah juga harus memastikan makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman, bergizi, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan baru.“Presiden Harus Datang Membawa Solusi, Bukan Sekadar Seremoni”Aliansi Mahasiswa UHM Makassar menegaskan, pihaknya tidak menolak Presiden sebagai kepala negara.
Namun, mereka menolak apabila kunjungan Presiden ke Sulawesi Selatan hanya menjadi panggung seremonial tanpa menyentuh persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai Presiden datang ke Sulawesi Selatan, tetapi tidak melihat antrean BBM. Jangan sampai melihat pembangunan, tetapi tidak melihat masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG,” tegas mereka.
Mahasiswa juga meminta agar isu HAM dan ruang demokrasi tidak dikesampingkan. Pemerintah dinilai harus memastikan perlindungan HAM, penegakan hukum, serta kebebasan menyampaikan pendapat berjalan secara adil dan transparan.Jika Presiden benar-benar hadir di Sulawesi Selatan, mahasiswa meminta pemerintah membuka ruang dialog langsung dengan mahasiswa dan masyarakat, bukan hanya menghadirkan pejabat dan elite politik.
8 Tuntutan Aliansi Mahasiswa UHM
Aliansi Mahasiswa Universitas Handayani Makassar menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah :
- Segera menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM dan memastikan distribusinya merata serta transparan.
- Menjamin ketersediaan LPG, khususnya LPG 3 kilogram bagi masyarakat yang membutuhkan.
- Mendesak pemerintah dan PLN segera menyelesaikan persoalan pemadaman listrik bergilir serta membuka informasi mengenai penyebab dan langkah penyelesaiannya.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, khususnya kualitas makanan, keamanan pangan, distribusi, pengawasan, dan transparansi anggaran.
- Memastikan anggaran pendidikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.
- Menjamin perlindungan HAM dan ruang demokrasi di Sulawesi Selatan.
- Jika Presiden hadir di Sulsel, membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat, bukan hanya dengan pejabat dan elite politik.
- Pemerintah pusat dan daerah harus menghadirkan langkah konkret, terukur, dan terbuka dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Aliansi Mahasiswa Universitas Handayani Makassar kembali menegaskan sikapnya.“Kami tidak menolak Presiden sebagai kepala negara. Kami menolak jika kehadiran Presiden di Sulawesi Selatan hanya menjadi panggung seremonial sementara rakyat masih berhadapan dengan persoalan BBM, LPG, listrik, pendidikan, HAM, dan problem pelaksanaan MBG.” Tegasnya
“Jika Presiden datang, maka datanglah untuk mendengar. Datanglah untuk melihat. Datanglah untuk menyelesaikan. Karena Sulawesi Selatan bukan sekadar tempat untuk dikunjungi, tetapi tempat di mana suara rakyat harus didengar dan persoalannya harus diselesaikan.” tutupnya
Penulis : Saidina Alief Raja
