MAKASSAR, UPDATESULSEL.ID— Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG kembali menjadi sorotan. Sejumlah masyarakat di Sulawesi Selatan harus menghadapi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) maupun pangkalan LPG. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan semakin menambah beban ekonomi rakyat.
Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Andi Rama Ramadhan, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kelangkaan BBM dan LPG yang kembali terjadi.
Menurutnya, persoalan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Antrean panjang yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya persoalan serius yang harus segera dievaluasi pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Rakyat tidak membutuhkan janji. Rakyat membutuhkan kepastian,” tegas Andi Rama.
Ia turut mempertanyakan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menyampaikan jaminan bahwa ketersediaan BBM dan LPG berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun.
“Lantas, di mana letak jaminan tersebut?” ujarnya.
Ia menilai pemerintah harus mampu memastikan kebijakan dan jaminan ketersediaan energi benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat daerah. Menurutnya, pernyataan pemerintah harus sejalan dengan realitas yang terjadi di lapangan.
Atas kondisi tersebut, ia mendesak Menteri ESDM untuk bertanggung jawab dan mengevaluasi kinerjanya. Bahkan, apabila pemerintah dinilai tidak mampu mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong adanya langkah politik yang lebih tegas, termasuk pencopotan Menteri ESDM.
Selain itu, Andi Rama meminta DPR RI dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak berhenti pada rapat dan pemanggilan pihak terkait. Ia mendorong para wakil rakyat turun langsung ke lapangan untuk memeriksa rantai distribusi BBM dan LPG serta memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Jangan hanya memanggil pihak terkait ke ruang rapat. Turun langsung ke lapangan, periksa distribusi, telusuri penyebab kelangkaan, dan pastikan hak masyarakat atas BBM dan LPG bersubsidi benar-benar terpenuhi,” katanya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri, memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG. Jika ditemukan dugaan penimbunan, penyalahgunaan distribusi, atau praktik ilegal lainnya, pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dipaksa menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan kebutuhan energi, sementara terdapat dugaan pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari kelangkaan tersebut.
“Kita jangan sampai membiarkan masyarakat terus menjadi korban. Pemerintah harus hadir bukan hanya saat memberikan pernyataan di hadapan publik, tetapi juga ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan,” tegas Presma Unismuh.
Ia berharap pemerintah segera memberikan solusi yang terukur, transparan, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.”Rakyat tidak membutuhkan janji. Rakyat membutuhkan kepastian,” pungkasnya.
