TAKALAR, UPDATESULSEL.ID– Pemerintah Kabupaten Takalar memastikan para pedagang yang terdampak penertiban di kawasan depan RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle tetap mendapatkan solusi yang manusiawi dan layak.
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari langkah percepatan pembangunan Kantor Desa/Kelurahan Model Pelayanan (KDKMP), yang digadang menjadi pusat layanan publik modern di daerah tersebut.
Penertiban lapak yang sempat menjadi sorotan ini ditegaskan bukan semata-mata pengosongan lahan, melainkan bagian dari upaya strategis pemerintah menghadirkan sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis digital bagi masyarakat.
Pembangunan KDKMP menjadi salah satu prioritas utama karena akan berfungsi sebagai pusat layanan administrasi terpadu di tingkat desa dan kelurahan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memberikan kenyamanan bagi warga dalam mengurus berbagai keperluan administrasi.
Di sisi lain, Pemkab Takalar juga menegaskan komitmennya terhadap keberlangsungan usaha para pedagang. Relokasi telah disiapkan di lokasi yang lebih tertata dan higienis, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Selain untuk kepentingan pembangunan, penataan kawasan ini juga bertujuan mengembalikan fungsi vital di sekitar rumah sakit. Jalur ambulans dan area parkir yang sebelumnya terganggu kini akan difungsikan kembali secara optimal. Dengan demikian, akses layanan kesehatan menjadi lebih lancar dan aman bagi masyarakat.
Pemerintah juga terus mengedepankan pendekatan persuasif melalui dialog terbuka dengan para pedagang. Sosialisasi terkait tahapan pembangunan hingga rencana relokasi dilakukan secara transparan agar proses transisi berjalan kondusif dan tidak menimbulkan konflik.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dukungan terhadap pembangunan KDKMP dinilai penting sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Takalar.
Dengan langkah ini, Takalar menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan inklusif, tanpa mengabaikan kesejahteraan pelaku usaha kecil.(*)
