PANGKEP, UPDATESULSEL. ID-Langkah berani ditunjukkan Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, dan Bupati Sidenreng Rappang, H. Syaharuddin Alrif, dalam menyikapi nasib ribuan keluarga PPPK. Di tengah tekanan regulasi dan keterbatasan anggaran, keduanya memilih berdiri di garis depan, bukan mencari aman di balik aturan. Sikap ini menjadi sinyal kuat bahwa kepemimpinan sejati hadir saat keberanian diuji.
Dengan tegas, Bupati Polman menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil tidak boleh merugikan masyarakat. Ia menolak menjadikan aturan sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab. Baginya, pemerintah hadir untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama, bukan sekadar menjalankan prosedur tanpa nurani.Jum’at(3/4/2026)
Di sisi lain, Bupati Sidrap menunjukkan keberanian yang tak kalah besar. Ia bahkan menyiapkan anggaran signifikan demi memastikan nasib PPPK tetap terjamin. Dalam pandangannya, manusia tidak bisa direduksi menjadi angka dalam laporan keuangan. Keputusan ini menjadi bukti bahwa keberpihakan pada rakyat membutuhkan ketegasan, bukan sekadar wacana.
Langkah dua daerah ini sekaligus menampar realitas di banyak wilayah lain. Ketika Polman dan Sidrap mampu mencari jalan keluar, masih ada daerah yang sibuk bersembunyi di balik dalih aturan belanja pegawai 30 persen. Padahal, regulasi seharusnya menjadi ruang untuk berinovasi, bukan alasan untuk membiarkan masalah berlarut.
Pada akhirnya, ini bukan semata soal kemampuan anggaran, melainkan soal keberanian mengambil keputusan. Apa yang dilakukan kedua bupati tersebut menjadi contoh bahwa keberpihakan kepada rakyat membutuhkan sikap tegas dan kemauan bertindak. Di tengah tantangan, mereka memilih jalur heroik—pasang badan demi masa depan ribuan keluarga.(*)
