TAKALAR, UPDATESULSEL – Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dipersoalkan warga menjadi perhatian di Lingkungan Mannyampa, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
Persoalan tersebut mencuat setelah muncul klaim warga lain yang mengaku sebagai ahli waris atas objek tanah yang tercantum dalam SPPT PBB. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan data dan batas kepemilikan lahan.
Permasalahan bermula ketika pemohon mengajukan berkas ke Kantor Kelurahan Pallantikang untuk memperoleh keterangan kepemilikan tanah dan hibah atas nama M.S, I.S, dan SY.
Namun, permohonan tersebut belum dapat ditindaklanjuti. Kepala Lingkungan Mannyampa menemukan adanya ketidaksesuaian antara objek dan batas lahan dalam dokumen dengan kondisi fisik di lapangan.
Merasa keberatan atas keputusan tersebut, pemohon kemudian melaporkan pihak kelurahan ke Inspektorat Kabupaten Takalar dengan dugaan tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya.
Menanggapi laporan itu, Lurah Pallantikang bersama Kepala Lingkungan Mannyampa mendatangi Kantor Inspektorat Takalar untuk memberikan klarifikasi sekaligus menyerahkan bukti-bukti terkait persoalan tersebut.
Dalam keterangannya, pihak kelurahan menegaskan bahwa tertundanya proses permohonan bukan karena tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keputusan tersebut diambil karena adanya ketidaksesuaian data objek dan batas lahan yang perlu dipastikan melalui pemeriksaan lapangan.
Pihak kelurahan juga menjelaskan bahwa SPPT PBB merupakan dokumen administrasi perpajakan dan bukan bukti kepemilikan tanah. Karena itu, dokumen tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menerbitkan keterangan kepemilikan maupun hibah tanah.
“Kami berkewajiban mencegah terjadinya sengketa tanah berkepanjangan di tengah masyarakat. Jika objek dan batas lahan belum jelas atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, permohonan tidak dapat diteruskan sebelum dilakukan verifikasi dan pengukuran ulang secara resmi,” ungkap Herman Rangka.
Ia menegaskan, pemerintah setempat akan terus menelusuri persoalan tersebut, termasuk mencari kejelasan mengenai proses penerbitan SPPT PBB yang dipersoalkan warga.
Masyarakat berharap instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh agar persoalan tersebut memperoleh kejelasan dan tidak berkembang menjadi konflik antarwarga. (*)







