Tokoh Pemuda Sapuka Kecam Pemindahan Lokasi Jalan Sepihak ; Disebut Pengkhianatan Hasil Kesepakatan Banggar DPRD Pangkep

PANGKEP, UPDATESULSEL.ID – Pemindahan lokasi pembangunan jalan di Kampung Makassar, Kelurahan Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkep, menuai protes keras dari tokoh pemuda Pulau Sapuka, Muhammad Ramlan.

Ramlan mengecam tindakan kontraktor pelaksana yang diduga memindahkan titik pembangunan jalan secara sepihak tanpa pemberitahuan resmi kepada masyarakat setempat. Ia menilai tindakan tersebut telah mengabaikan hasil kesepakatan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pangkep.

Menurut Ramlan, lokasi pembangunan jalan sebelumnya telah ditetapkan melalui kesepakatan Banggar DPRD Pangkep, yakni di Jalan Kampung Makassar RT 02 RW 0, Pulau Sapuka, Kelurahan Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya.

Bahkan, titik lokasi tersebut telah dilengkapi dengan koordinat -7.0803893, 118.1696568 sebagai penanda lokasi pembangunan yang disepakati.

Namun, pemindahan lokasi pembangunan diketahui terjadi pada Selasa pekan ini tanpa adanya pemberitahuan maupun penjelasan resmi kepada masyarakat.

“Kami sangat keberatan. Hasil rapat berdasarkan keputusan Banggar DPRD itu jelas lokasinya, bahkan lengkap dengan titik koordinat. Kesepakatan Banggar itu mengikat, bukan sekadar formalitas. Kalau kontraktor mengubahnya secara sepihak, itu sama saja mengkhianati aspirasi masyarakat yang sudah diperjuangkan melalui DPRD,” tegas Ramlan kepada wartawan, Kamis.

Ia menilai, pemindahan lokasi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata, sebab penentuan titik pembangunan telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan yang melibatkan lembaga legislatif.

Ramlan pun meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pangkep dan kontraktor pelaksana segera mengambil langkah tegas dengan mengembalikan pembangunan jalan ke titik lokasi yang telah disepakati dalam rapat Banggar DPRD.

Ia juga mendesak agar pekerjaan di lokasi baru dihentikan sementara sebelum ada kejelasan dan kepastian bahwa pembangunan kembali dilaksanakan sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

“Kami mendesak Dinas PU dan kontraktor agar apa yang menjadi keputusan rapat Banggar itu yang direalisasikan. Pihak pelaksana di lapangan juga harus berhenti dan tidak melanjutkan pekerjaan sebelum kembali ke titik awal sesuai keputusan Banggar,” ujarnya.

Ramlan mengingatkan, persoalan tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pembangunan di wilayah kepulauan apabila keputusan yang telah disepakati bersama justru dapat diubah secara sepihak oleh pihak pelaksana.

Ia menegaskan, masyarakat Pulau Sapuka tidak akan tinggal diam apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh pihak terkait.

“Kami mendesak agar pekerjaan dikembalikan ke titik yang sudah ditetapkan Banggar. Jangan sampai proyek ini menjadi preseden buruk bagi pembangunan di wilayah kepulauan. Jika pihak-pihak terkait tetap pada pendiriannya, kami akan menempuh jalur hukum karena saya yakin pelanggarannya bukan hanya pada pemindahan lokasi, tetapi masih banyak dugaan pelanggaran lainnya,” tegas Ramlan.

Ramlan berharap Dinas PU Kabupaten Pangkep maupun kontraktor pelaksana dapat segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan pemindahan lokasi pembangunan tersebut.

Ia juga meminta agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta menghormati aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas PU Kabupaten Pangkep maupun kontraktor pelaksana terkait dugaan pemindahan lokasi pembangunan jalan tersebut.