Tak Transparan Kelola Dana BOSP, Aktivis Desak Kejari Takalar Periksa Kepala Sekolah dan Bendahara SDN 163 Inpres Bontopanno

TAKALAR, UPDATESULSEL.ID – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SDN 163 Inpres Bontopanno, Desa Paddingin, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, menjadi sorotan aktivis.

Tidak adanya papan informasi terkait penggunaan anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan.

Aktivis Takalar, Haikal, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar turun tangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kepala sekolah dan bendahara SDN 163 Inpres Bontopanno.

Desakan itu disampaikan setelah pihaknya mengaku melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata dan pulbaket) di lapangan. Dari hasil penelusuran tersebut, Haikal mengklaim menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapat perhatian, khususnya terkait penggunaan Dana BOSP Tahap I Tahun Anggaran 2026 yang disebut mencapai sekitar Rp100 juta.

Menurut Haikal, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tidak ditemukannya papan informasi penggunaan Dana BOSP di lingkungan sekolah.

Padahal, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran publik dinilai penting agar masyarakat, khususnya orang tua siswa dan komite sekolah, dapat mengetahui sekaligus mengawasi pemanfaatan dana tersebut.

“Uang negara harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Ketika informasi penggunaan anggaran tidak disampaikan secara terbuka, masyarakat tentu kesulitan melakukan pengawasan,” tegas Haikal, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai, informasi mengenai perencanaan dan realisasi penggunaan Dana BOSP semestinya dapat diakses oleh publik. Karena itu, pihak sekolah diminta memberikan penjelasan mengenai alasan tidak tersedianya papan informasi tersebut.

“Kalau papan informasi tidak ada, tentu harus dipertanyakan. Kami meminta agar penggunaan anggarannya diperiksa secara menyeluruh, bukan sekadar memeriksa dokumen administrasi,” ujarnya.

Haikal juga meminta aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, berkoordinasi dengan Inspektorat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar untuk melakukan penelusuran terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Pemeriksaan, kata dia, perlu mencakup seluruh komponen belanja yang bersumber dari Dana BOSP, mulai dari pengadaan barang, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, kegiatan pembelajaran hingga belanja operasional lainnya.

Ia juga meminta agar dilakukan pencocokan antara laporan pertanggungjawaban (LPJ) dengan kondisi faktual di lapangan.

“Cek apakah barang yang dilaporkan benar-benar ada, apakah kegiatannya terlaksana, apakah harga pengadaannya sesuai kewajaran, termasuk bagaimana realisasi anggaran pemeliharaan gedung dan ruang belajar. Semua harus diuji berdasarkan fakta,” tambahnya.

Tidak hanya menyoroti anggaran tahun 2026, Haikal turut meminta Kejari Takalar menelusuri laporan penggunaan Dana BOS SDN 163 Inpres Bontopanno sejak Tahun Anggaran 2025 hingga 2026.

Pasalnya, ia mengaku mencurigai adanya dugaan rekayasa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sejumlah kegiatan sekolah. Bahkan, menurutnya, terdapat dugaan belanja yang perlu diverifikasi, termasuk anggaran pemeliharaan gedung dan ruang belajar.

Atas dasar itu, Haikal meminta Kejari Takalar tidak mengabaikan laporan dan informasi yang disampaikan pihaknya.

“Kami menduga ada sejumlah penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena itu, kami meminta Kejari Takalar segera melakukan pemeriksaan dan audit secara menyeluruh. Jika ditemukan penyimpangan, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sementara Kepala Sekolah dan Bendahara SDN 163 Inpres Bontopanno belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini tayang. (*)

Penulis: Adsup