RDP DPRD Takalar dengan Bulog dan OPD Buntu, Petani Jagung Kecewa Belum Ada Solusi

TAKALAR, UPDATESULSEL– Harapan ratusan petani jagung di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, untuk mendapatkan kepastian harga jual hasil panen kembali menemui jalan buntu. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Takalar bersama Perum Bulog, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Aliansi Petani Takalar (APT), Selasa (17/11/2026), belum menghasilkan solusi konkret atas anjloknya harga jagung.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi Aliansi Petani Takalar di depan Gedung DPRD Takalar, Senin (16/11/2026). Dalam aksi itu, petani mendesak wakil rakyat mengambil langkah nyata untuk menyikapi harga jagung yang terus merosot dan dinilai semakin menekan pendapatan mereka.

RDP yang melibatkan Komisi II DPRD Takalar, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta Perum Bulog Cabang Makassar itu justru menyisakan kekecewaan di kalangan petani.

Perwakilan Aliansi Petani Takalar, Daeng Lapang, menilai DPRD seharusnya lebih proaktif memfasilitasi pertemuan dan meminta penjelasan langsung dari para pengusaha pergudangan swasta di Makassar yang selama ini menjadi tujuan penjualan jagung petani.

Namun, dalam pembahasan tersebut, petani justru diminta mengumpulkan data harga dari sejumlah gudang swasta sebagai bahan untuk pembahasan selanjutnya.

“Kami datang ke DPRD dengan harapan mendapatkan bantuan dan solusi. Seharusnya DPRD yang memfasilitasi komunikasi dengan pihak gudang, bukan justru kami yang diminta menelusuri sendiri persoalan ini,” keluh Daeng Lapang seusai mengikuti RDP.

Ia mengungkapkan, penurunan harga jagung kali ini dinilai tidak biasa. Pasalnya, selama ini perubahan harga maupun kebijakan penutupan gudang umumnya disampaikan terlebih dahulu kepada pedagang.

Bahkan, menurutnya, pemberitahuan biasanya diberikan paling lambat dua hari sebelum kebijakan diberlakukan, termasuk ketika terjadi penyesuaian harga pembelian.

Daeng Lapang menyebut, beberapa pekan sebelumnya harga jagung di tingkat gudang swasta masih berkisar Rp7.200 hingga Rp7.550 per kilogram. Namun, belakangan terjadi perubahan harga yang berdampak langsung terhadap pendapatan petani.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya kaitan antara penurunan harga tersebut dengan kebijakan atau surat edaran Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang disebut-sebut diterima kalangan pengusaha.

Karena itu, petani meminta DPRD dan pemerintah daerah menelusuri informasi tersebut dengan menghubungi langsung pihak pergudangan agar penyebab anjloknya harga tidak menjadi spekulasi.

“Kami berharap ada langkah nyata dari pemerintah dan DPRD. Jangan sampai petani terus menanggung kerugian tanpa mengetahui secara pasti apa penyebab harga di tingkat gudang turun,” tegasnya.

Di tengah belum adanya kesepakatan dalam RDP, Perum Bulog Cabang Makassar menyatakan kesiapannya menyerap hasil panen jagung petani Takalar melalui mekanisme pembelian sesuai ketentuan pemerintah.

Pimpinan Cabang Bulog Makassar, Faris Sudirman, menjelaskan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan bersama instansi terkait untuk menyosialisasikan mekanisme pembelian, termasuk persyaratan kualitas jagung yang harus dipenuhi petani.

Menurut Faris, Bulog siap membeli jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram untuk kualitas dengan kadar air 14 persen. Sementara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku pada 2026 disebut sebesar Rp5.500 per kilogram.

Akan tetapi, terdapat kendala yang membuat penyerapan belum bisa menjawab seluruh persoalan petani. Jagung yang saat ini dipanen di Takalar rata-rata masih memiliki kadar air sekitar 35 persen sehingga belum memenuhi persyaratan kualitas untuk pembelian melalui skema tersebut.

“Bulog siap menampung hasil pertanian masyarakat Takalar, khususnya komoditas jagung. Kami juga sudah melakukan sosialisasi dan pembelian langsung dari petani sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Faris.

Bulog berharap petani dan kelompok tani terus menjalin komunikasi agar proses penyerapan hasil panen dapat berjalan maksimal. Upaya tersebut diharapkan mampu membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Takalar, H. Dahlan Beta, mengatakan informasi mengenai penurunan harga jagung yang disampaikan petani masih membutuhkan data pendukung, khususnya dari pihak pergudangan swasta.

Menurutnya, DPRD membutuhkan informasi yang valid mengenai harga pembelian dan kebijakan yang diterapkan pengusaha sebelum menentukan langkah lanjutan.

“Kalau persoalan harga ini mau diangkat dan dibahas lebih jauh, harus ada data dari pihak swasta. Selama ini yang kami terima masih berupa informasi dan penyampaian bahwa ada surat dari Bapanas yang turun kepada pengusaha,” ujarnya.

Dahlan menjelaskan, DPRD telah menghadirkan sejumlah OPD dan Bulog untuk mendengarkan langsung keluhan petani sekaligus mencari alternatif penyelesaian.

Ia juga menyatakan DPRD Takalar tetap membuka ruang untuk memfasilitasi koordinasi dengan Badan Pangan Nasional maupun pihak terkait lainnya guna memperoleh kejelasan mengenai kebijakan yang dipersoalkan petani.

“Kalau mereka bisa mendapatkan data dari pihak swasta atau gudang yang ada di Makassar, kami tetap siap memfasilitasi untuk pembahasan selanjutnya,” katanya.

Hingga RDP berakhir, belum ada kesepakatan konkret yang dapat memberikan kepastian mengenai penyelesaian persoalan anjloknya harga jagung di Kabupaten Takalar.

Di satu sisi, petani membutuhkan harga jual yang layak agar biaya produksi dan tenaga yang telah dikeluarkan selama masa tanam tidak berujung kerugian. Di sisi lain, Bulog menyatakan siap melakukan penyerapan, tetapi pembelian tetap mengacu pada persyaratan kualitas yang telah ditentukan.

Sementara itu, persoalan harga di gudang swasta yang menjadi keluhan utama petani belum terjawab karena masih menunggu data dan klarifikasi langsung dari pihak pengusaha.

Petani pun berharap DPRD Takalar tidak hanya berhenti pada agenda rapat dan koordinasi. Mereka mendesak adanya langkah kelembagaan untuk mempertemukan petani dengan pengusaha pergudangan, sehingga penyebab penurunan harga dapat diketahui secara terbuka.

Sebagai salah satu komoditas andalan sektor pertanian Takalar, jagung menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga petani. Karena itu, kepastian harga dan akses pasar dinilai sangat penting agar petani tidak terus menjadi pihak yang menanggung dampak perubahan kebijakan maupun mekanisme perdagangan.

Kini, petani menunggu tindak lanjut konkret dari DPRD, pemerintah daerah, Bulog, dan pihak swasta. Sebab, yang dibutuhkan petani bukan sekadar penjelasan dalam ruang rapat, melainkan solusi nyata agar hasil panen mereka tetap memiliki nilai jual yang layak. (*)

Penulis: Saifuddin Gassing